TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Transisi, Hasto Kristiyanto, mengatakan dana operasional untuk membiayai Tim Transisi sebesar Rp 1 miliar. "Perkiraan sementara Rp 1 miliar, tapi nanti berkembang lagi," ujar Hasto di rumah transisi, Menteng, Sabtu, 9 Agustus 2014. (Baca: Istana Bingung terhadap Tim Transisi Jokowi)
Menurut Hasto, dana tersebut digunakan untuk operasional Tim Transisi, mulai dari sewa rumah hingga menggaji para anggota tim. Penggajian, kata dia, penting dilakukan untuk membuktikan semua yang bekerja di rumah transisi adalah orang-orang profesional. "Kami di sini bekerja beneran, tak ada aspek politik," ujar Hasto. (Baca: Begini Tugas Tim Transisi Jokowi )
Sumber dana sendiri, kata Hasto, berasal dari kocek pribadi Jokowi-JK dan partai pendukung. Hal ini dilakukan karena pembentukan Tim Transisi adalah sesuatu yang baru, sehingga tak terdapat dalam pos pengeluaran APBN. "Ke depannya kami harapkan ini jadi kelembagaan," ujarnya.
Anggota Tim Transisi lainnya, Andi Widjajanto, mengatakan pihaknya siap mempertanggungjawabkan penggunaan dana operasional melalui website yang akan diluncurkan minggu depan. "Nanti akan ada detail pengeluaran di website," ujar Andi. (Baca juga: J. Kristiadi: Tim Transisi Jokowi Harus Diawasi)
Jokowi membentuk Tim Transisi yang berkantor di Jalan Situbondo 10, Menteng. Tugas pokok dan fungsi tim ini antara lain, membahas teknis dan menjabarkan implementasi dari visi-misi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tim diisi oleh pelbagai latar belakang.
Kepala Staf dipegang Rini M. Soemarno, mantan Menteri Perdagangan era Megawati Soekarnoputri. Lalu ada akademikus, Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina, lalu Andi Widjajanto, akademikus dari Universitas Indonesia. Terakhir ada dua politikus: Hasto Kristiyanto, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Akbar Faisal, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat.
TIKA PRIMANDARI
Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
Ketua Gerindra Jakarta Ancam Culik Ketua KPU
SBY Buka Suara Soal Pencopotan KSAD Budiman
Golkar Bisa di Luar Pemerintahan, Begini Caranya
Berita terkait
Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN
54 menit lalu
Terkini: Presiden Jokowi dorong penghiliran industri jagung, Uni Eropa jajaki peluang investasi di IKN.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Beri Semangat Timnas Indonesia U-23 untuk Kejar Tiket Olimpiade Paris 2024 Usai Dikalahkan Irak
1 jam lalu
Setelah kalah melawan Irak, timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff untuk mengejar tiket berlaga di Olimpiade Paris 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi: Pencapaian Timnas U-23 Indonesia di Piala Asia U-23 2024 Layak Diapresiasi
2 jam lalu
Presiden Jokowi menilai pencapaian Timnas U-23 Indonesia yang mencapai semifinal di Piala Asia U-23 2024 layak diapresiasi.
Baca SelengkapnyaBahlil Janji Percepat Investasi untuk Swasembada Gula dan Bioetanol
2 jam lalu
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan akan mempercepat investasi untuk percepatan swasembada gula dan bioetanol.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang
5 jam lalu
Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung
7 jam lalu
Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.
Baca SelengkapnyaDiperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia
17 jam lalu
Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%
Baca SelengkapnyaGibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan
17 jam lalu
Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.
Baca SelengkapnyaApple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini
20 jam lalu
Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.
Baca SelengkapnyaKontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia
21 jam lalu
Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.
Baca Selengkapnya