TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nur Syarifah memastikan tindakan buka kotak suara yang dilakukan KPU tak ada unsur pidananya. "Kecuali merusak alat bukti, kan tak ada niat seperti itu. Bukti itu justru kami hadirkan di MK, masa kami rusak," ujar Nur ketika dihubungi, Selasa, 5 Agustus 2014.
Menurut Nur, lembaganya sudah berkomunikasi dengan kepolisian terkait dengan pelaporan Fadli Zon. "Artinya kami sudah tahu bahwa kami diadukan. Kami sudah menyiapkan juga untuk ke menghadapi itu," katanya.
Nur menambahkan lembaganya sudah siap menghadapi semua gugatan. "Baik di MK, DKPP, maupun kepolisian, kami siap," katanya. (Baca: Jelang Sidang di MK, KPU Dapat Penghargaan)
Kemarin, sekretaris tim pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon, mendatangi Badan Reserse dan Kriminal Polri untuk melaporkan Ketua KPU Husni Kamil Manik perihal dugaan pelanggaran dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.
Adapun, laporan Fadli ihwal SE Nomor 1446/KPU tertanggal 25 Juli 2014, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk membuka kotak surat suara.
Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, memastikan pembukaan kotak suara dapat dipertanggungjawabkan karena sesuai dengan Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut, lembaganya juga menanggung beban pembuktian sehingga upaya-upaya melakukan pembuktian dapat dilakukan.
"Secara teknis kita undang Panwaslu, kepolisian, dan saksi dan tentunya di berita acarakan dengan baik," ujarnya. (Baca: Dilaporkan ke Polisi, KPU Ikuti Jalur Hukum)
Komisioner lainnya, Hadar Nafis Gumay mengatakan lembaganya menginstruksikan pembukaan kotak suara karena waktu persiapan untuk menghadapi sidang di MK tak banyak. "Kalau kami menunggu akan kehabisan waktu," ujar Hadar. Selain itu, lembaganya juga mengusahakan agar semua gugatan yang diajukan dapat dijawab dengan bukti-bukti yang ada. "Oleh karena itu kami kumpulkan di seluruh Indonesia," ujar dia.
TIKA PRIMANDARI
Baca juga:
Warga Solo Hapus Mural Bergambar Bendera ISIS
KPK Periksa Ajudan Bupati Karawang
Agnes Mo dan Siwon Super Junior Saling Merindu
OPM Serang Konvoi Brimob di Papua
SHARE: Facebook | Twitter
Berita terkait
KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan
57 hari lalu
Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah
Baca SelengkapnyaPolitikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming
13 Februari 2024
Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.
Baca SelengkapnyaCara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya
18 Januari 2024
Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.
Baca SelengkapnyaKPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres
16 Oktober 2023
KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.
Baca SelengkapnyaKPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024
7 Agustus 2023
KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)
Baca SelengkapnyaKPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu
15 Mei 2023
Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.
Baca SelengkapnyaPendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka
11 Februari 2023
Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.
Baca SelengkapnyaDebus Omnibus
8 Januari 2023
Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.
Baca SelengkapnyaKPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan
29 Desember 2022
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.
Baca SelengkapnyaWaswas Nilai Tukar Rupiah
14 Desember 2022
Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.
Baca Selengkapnya