TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Tjahjo Kumolo, mengatakan pemisahan jabatan publik dengan jabatan partai bukanlah persoalan yang krusial dalam pengisian kabinet. Pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menjawab wacana mengenai posisi menteri yang sebaiknya tidak dijabat oleh petinggi partai. (Baca: Ketua Umum Partai Jangan Jadi Menteri Kabinet Jokowi)
"Yang penting komitmen, konsistensi, setelah mendapat amanah jabatan publik karena jabatan menteri atau setingkat menteri juga jabatan politis," kata Tjahjo kepada Tempo, Ahad, 3 Agustus 2014. "Presiden dan wakil presiden juga jabatan politis yang dari kader partai politik. Tidak perlu ada dikotomi," ujarnya. (Baca: PKB: Jatah Menteri Kewenangan Presiden Terpilih)
Menurut Tjahjo, presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK ingin membangun pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien dengan membentuk kabinet profesional, bekerja, dan bersih. Tjahjo yakin Jokowi-JK tidak akan mempermasalahkan soal figur profesional, birokrat, TNI/Polri, ataukah kader partai.
"Yang penting orang yang dipilih presiden tepat di bidang tugasnya sebagai pembantu presiden dan memahami pola kepemimpinan serta program prioritas yang dicanangkan," katanya.
Kabinet kerja ini, kata Tjahjo, juga penting untuk mempercepat kualitas pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia pun yakin pola kepemimpinan atau pemerintahan Jokowi ke depan tidak berbeda dengan kepemimpinannya saat menjadi Wali Kota Surakarta atau Gubernur DKI Jakarta.
