Jokowi-Kalla selfie di Jalan Subang, Menteng, Jakarta, 5 Juli 2014. Andi Widjajanto
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Hati Nurani Rakyat mendukung wacana pengisian kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tanpa diisi ketua umum partai. Ketua Partai Hanura Saleh Husein mengatakan gagasan ini mesti dibahas bersama antara partai pengusung pasangan Jokowi-Kalla.
“Saya kira ini gagasan yang cukup baik,” kata Saleh, Sabtu, 2 Agustus 2014. Pembahasan bersama anggota koalisi menjadi penting agar menghasilkan kabinet yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. “Jadi tak sekadar euforia jangka pendek saja,” kata dia. (Baca: Bambang Soesatyo: Sikap Golkar Tunggu Munas)
Wacana pengisian kabinet Jokowi-Kalla untuk 2014-2019 mengemuka setelah pasangan ini dinyatakan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum pada pemilu presiden 9 Juli lalu. Meski masih ada tahapan di Mahkamah Konstitusi, partai pendukung pasangan ini telah menyiapkan sejumlah kandidat untuk ikut mengisi kabinet.
Pasangan Jokowi-Kalla diajukan sebagai calon presiden oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
Sedangkan menurut Ketua PKB Marwan Ja'far, keberhasilan pemerintahan Jokowi tergantung dukungan partai politik di eksekutif dan legislatif. “Jokowi mesti mengakomodasi dukungan yang sudah diberikan partai politik,” kata Marwan. (Baca: PKB: Jatah Menteri Kewenangan Presiden Terpilih)
Jika tak memperoleh dukungan dari partai politik dia khawatir pemerintahan tak berjalan maksimal. Menurut Marwan, partai politik diperlukan saat berhadapan dengan parlemen. Misalnya saat mengeluarkan kebijakan, membuat undang-undang, dan merencanakan anggaran. “Yang bisa menyelesaikan persoalan ini hanya partai politik,” kata anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat ini.
