Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar temui calon presiden pasangan nomor urut dua, Joko Widodo di Surabaya, Jawa Timur, 29 Juni 2014. Dalam pertemuan ini, Muhaimin membicarakan terkait strategi kampanye Jokowi di Jawa Timur. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan bahwa penunjukkan menteri merupakan kewenangan presiden terpilih. Ketua PKB Marwan Ja’far mengatakan PKB tak mau berpolemik mengenai jatah menteri bagi partai pendukung dalam pemerintahan mendatang.
“Kami serahkan sepenuhnya kepada presiden,” kata Marwan saat dihubungi, Sabtu, 2 Agustus 2014. Marwan merasa perlu menegaskan posisi partainya itu untuk menanggapi berita di Tempo.co dengan judul “Jokowi Diingatkan Soal Jatah Menteri buat Partai”.
Pasangan Jokowi-Kalla diajukan sebagai calon presiden oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Pasangan ini mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
Dalam berita itu disebutkan, Marwan mengatakan keberhasilan pemerintahan Jokowi tergantung dukungan partai politik di eksekutif dan legislatif. “Jokowi mesti mengakomodasi dukungan yang sudah diberikan partai politik,” kata Marwan. (Baca: Warna Kabinet Jokowi: Kerja dan Profesional)
Jika tak memperoleh dukungan dari partai politik dia khawatir pemerintahan tak berjalan maksimal. Menurut Marwan, partai politik diperlukan saat berhadapan dengan parlemen. Misalnya saat mengeluarkan kebijakan, membuat undang-undang, dan merencanakan anggaran. “Yang bisa menyelesaikan persoalan ini hanya partai politik,” kata anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat ini.
