KPK bekerja sama dengan Breskrim Mabes Polri serta Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan melakukan sidak di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat tengah malam, 26 Juli 2014. news.metrotvnews.com
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menerima banyaknya aduan mengenai berbagai pelayanan publik yang bermasalah. Karena itu, kata dia, KPK mulai mengembangkan strategi baru untuk pemberantasan korupsi.
"Kami sebut sebagai 'soft law enforcement' atau sidak-sidik," kata Bambang melalui pesan singkat, Ahad, 27 Juli 2014. Soft law enforcement ini, ujar dia, diterapkan saat menggelar inspeksi mendadak di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat malam, 25 Juli 2014.
Dalam sidak bersama Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan beserta Bareskrim Polri itu, KPK berhasil mengamankan 18 orang yang terdiri dari 2 anggota kepolisian, 1 anggota Pomdam Jaya, dan sisanya preman. Mereka diduga memeras tenaga kerja Indonesia maupun turis asing dengan berbagai modus.
Sidak-Sidik KPK ini, kata Bambang, ditujukan untuk mendorong terciptanya sistem tata kelola pemerintahan yang baik melalui penegakan kepatuhan atas aturan. "Ditambah dengan shocking dan melibatkan instansi terkait yang berwenang," ujarnya.
Dia mengatakan nantinya KPK juga akan menggelar sidak-sidik di instansi lain yang memberikan pelayanan publik. "Kami mohon doa dan dukungannya agar pada akhirnya kami menyentuh berbagai tempat dan pelayanan publik lainnya," kata Bambang.
Selain Bandara Soekarno-Hatta, Rabu kemarin, KPK bersama Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menggelar sidak ke Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke, Jakarta Barat. Tim sidak akhirnya menutup tempat uji kir itu karena alat pengujinya rusak. Serta diduga adanya pungutan liar. Meski demikian, belum ada petugas pungli yang diamankan.
