Pemeras TKI Biasa Mengaku sebagai Petugas  

Reporter

Editor

Pruwanto

Minggu, 27 Juli 2014 07:26 WIB

Sejumlah TKI overstay kloter II saat tiba di bandara Soekarno - Hatta, Tangerang, Banten (16/11). ANTARA/Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Para pemeras tenaga kerja Indonesia (TKI) di bandara biasanya mengaku-aku sebagai petugas bandara, pegawai imigrasi, atau petugas BNP2TKI. Menurut seorang TKI yang bekerja di Hong Kong, Yuli Riswati, banyak temannya hanya pasrah diperas oleh mereka.

"Pemerasan makin banyak dan marak atas nama KTKLN," kata dia melalui pesan teks kepada Tempo. "Itulah alasan TKI di Hong Kong demo menuntut dihapuskannya KTKLN dan revisi Undang-Undang Perlindungan TKI."

Para TKI, kata Yuli, juga dipaksa menukar mata uang asing yang mereka miliki dengan rupiah. Dia merasa beruntung bisa mengumpulkan keberanian melawan. Untuk melawan pun menurut wanita asal Jember ini, perlu tahu alasan mengapa ia harus melawan dan tahu kenapa ia harus menolak. Saat ini masih banyak korban pemerasan itu karena tidak tahu sikap yang harus diambil saat diperas.

Ibu beranak satu ini mengeluhkan, hingga kini tidak banyak pihak yang peduli dan mau menjamin serta mau menyediakan jasa pengaduan dan pendampingan hukum bagi para korban. Padahal cara tersebut cukup memberikan jaminan keamanan bagi para TKI. Sebagai bentuk pencegahan, sosialisasi dan cara mengantisipasi masalah tidak diberikan atau didapatkan semua TKI.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Sabtu lalu, menahan 14 orang, termasuk seorang polisi dan seorang tentara, saat inspeksi mendadak di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Inspeksi ini berkaitan dengan pemerasan yang kerap dialami TKI. (Baca: Lima Jebakan Buat TKI di Bandara Soekarno-Hatta)

AISHA SHAIDRA

Berita Terkait
Beda Gaya TKI Timur Tengah dengan Asia Timur
Lima Jebakan Buat TKI di Bandara Soekarno-Hatta
Kejanggalan Saat Sidak Pemerasan TKI
Polisi Petakan Jaringan Pemeras TKI di Bandara

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

6 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

15 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

15 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

18 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

18 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

21 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya