Seorang petugas menawarkan bantuan untuk membawakan barang-barang dari seorang jamaah haji kloter pertama Jakarta di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta (20/10). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Agama M. Jasin mengatakan kementeriannya mengubah kebijakan negosiasi pemondokan haji karena alasan efisiensi dana. Dia merasa yakin tim negosiasi Kementerian Agama dapat menekan biaya pemondokan di bawah kisaran harga normal.
"Kementerian Agama ingin berhemat agar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) turun tahun depan," kata Jasin, seperti dikutip dari rilis yang diterima Tempo, Kamis, 24 Juli 2014.
Jasin, yang saat ini masih mengurus pemondokan haji di Jeddah, mengatakan potensi efisiensi anggaran sewa pemondokan di Mekah dan Madinah mencapai lebih dari Rp 140 miliar. Menurut Jasin, kesepakatan penurunan sewa kontrak pemondokan per unit dari awalnya 675 real (sekitar Rp 3 juta) menjadi 500-585 real (Rp 1.5-2 juta).
Jasin mengatakan pencapaian ini dikarenakan tim yang terdiri atas pejabat Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji berkoordinasi dengan pejabat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama bekerja secara andal dan cermat selama proses negosiasi.
Menurut Jasin, keberhasilan penurunan harga sewa juga tak lepas dari dukungan Menteri Agama dan Dirjen Haji yang baru. "Pak Lukman Hakim dan Pak Abdul Djamil berani untuk melakukan reformasi kebijakan haji. Ini kemajuan yang bagus," kata Jasin.
Terkait penghematan yang dilakukan Kementerian Agama, tim negosiasi berhasil meneken 93 rumah dengan harga di bawah normal dari total 115 rumah untuk kapasitas 110.546 jemaah. Jumlah efesiensi ini mencapai SAR 64.642.810. (Baca: Kementerian Agama Lakukan Reformasi Haji 2014)
Selain itu, ada 20 rumah untuk kapasitas 47.118 jemaah dengan harga lebih mahal sebesar SAR 33.245.010. Jadi, kata Jasin, detail untuk penyewaan hotel dan pemondokan di Mekah terdapat efesiensi sebesar SAR 31.397.800 atau lebih dari Rp. 97 miliar untuk total kapasitas 159.056.
Efisiensi ini ditambah dengan efisiensi sewa pemondokan di Madinah Rp 43 miliar lebih. Jadi, total efisiensi perumahan Mekah dan Madinah saja sudah Rp 140 miliar lebih. (Baca: Anggota DPR Ini Minta Jatah Haji ke Suryadharma)
"Kami optimis dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kami," kata dia.
Sejak 17 Juli, Menteri Agama, Dirjen Haji, Irjen Kemenag, dan beberapa pejabat Ditjen PHU berada di Arab Saudi untuk melakukan kunjungan kerja. Melalui pesan pendek, Jasin mengatakan bahwa rombongan kementeriannya ini akan menyelesaikan masalah akomodasi haji yang belum selesai. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin telah tiba di Indonesia kemarin.
