Calon Menteri Kabinet Jokowi-JK Mulai Beredar

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 24 Juli 2014 03:11 WIB

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ketua Bapilu Puan Maharani dan Ketua umumPartai Nasdem Surya Paloh menyaksikan pesan Ibunda Jokowi, Sujiatmi Notomihardjo melalui televisi terkait hasil hitung cepat Pemilihan Presiden, di Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu 9 Juli 2014. Menurut hasil hitung cepat (quick count) Pemilihan Umum Presiden 2014 dari sejumlah lembaga survei pasangan capres cawapres nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla meraih 52,88 persen suara mengungguli pasangan Capres Cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 47,40 persen suara. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Partai pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memastikan bakal menyodorkan nama-nama kadernya untuk dijadikan kandidat menteri dalam kabinet pemerintahan 2014-2019. Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengatakan kabinet pemerintahan akan disusun bersama dengan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih.

"Bagaimana baiknya akan disusun bersama, tetapi yang menentukan tetap presiden dan wakil presiden," kata Paloh di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Kebagusan, Jakarta Selatan, Selasa malam, 22 Juli 2014.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan banyak stok kader partainya yang mampu mengemban tugas sebagai menteri. Kalau diminta menyodorkan nama oleh Jokowi-JK, Muhaimin akan segera mempersiapkannya. "Yang pasti kami mempersilakan Pak Jokowi apabila ada kader yang dianggap mampu," ucap dia. (Baca: Jokowi Sanggah Partai Dapat 20 Persen Menteri)

Nama calon menteri pada kabinet Jokowi-JK itu sudah mulai bermunculan pada pekan ini. PDIP sebagai pemimpin koalisi dikabarkan telah menyiapkan sejumlah kadernya untuk menduduki posisi paling strategis di kementerian. Nama yang beredar di antaranya Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo dan anggota Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rieke Diah Pitaloka.

Muncul juga nama orang-orang yang dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yakni mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendro Priyono dan mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Luhut Pandjaitan. Dari Partai Hati Nurani Rakyat yang beredar adalah ketua umumnya Wiranto dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Yuddy Chrisnandi. Sedangkan dari PKB adalah Muhaimin Iskandar dan Marwan Ja'far. (Baca: Jokowi Terpilih Jadi Presiden, IHSG Alami Euforia)

Partai NasDem juga menyiapkan Ketua Badan Pemenangan Pemilunya, Ferry Mursydan Baldan, dan Sekretaris Jenderalnya, Patrice Rio Capella. Dari kalangan profesional muncul nama mantan Menteri Kehakiman Hamid Awaluddin, Muhammad Lutfi yang masih menjabat Menteri Perdagangan, serta Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan. "Tetapi Anies cocoknya jadi juru bicara," kata seorang politikus dari kubu JK.

Berbagai reaksi ditunjukkan mereka yang disebut-sebut calon menteri. Rieke yang dikonfirmasi, menolak menanggapi kabar tersebut. "Yang penting terpilih lagi anggota DPR," kata dia tersenyum. Adapun Yuddy memilih menghindar. "Nantilah," katanya sambil tersenyum. Adapun Marwan menyatakan tak tahu, "Saya malah belum tahu itu."

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso mengatakan partai pendukung Jokowi-JK memang sepakat menyodorkan nama calon menteri, tetapi mereka tak ingin menuntut jabatan tertentu dalam kabinet. Ia juga menegaskan tidak setuju bila kabinet di kaveling-kaveling. "Intinya kami ingin membangun kabinet kuat dan menjanjikan," katanya. (Baca: Obama Telepon Jokowi Ucapkan Selamat)

TRI SUHARMAN

Terpopuler:
Kekejaman Politikus Cantik Israel pada Rakyat Gaza
Ahok Kaget Prabowo Tolak Pelaksanaan Pilpres
Jenderal Budiman Kerap Tak Seirama dengan Panglima
Marshanda Siap Terima Risiko Lepas Jilbab
Marshanda Tanggalkan Jilbab

SHARE:
Facebook | Twitter

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

57 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya