TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Indonesia Corruption Watch (ICW), Donald Fariz, mengimbau presiden Indonesia terpilih, Joko Widodo, untuk berhati-hati kepada kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Donald berpendapat bahwa ada kader partai berlambang kepala banteng itu yang haus kekuasaan.
"Sudah 10 tahun mereka berpuasa, tak heran jika mereka 'lapar'," ujar Donald di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Juli 2014. (Baca: Pengusaha Solo Minta Jokowi Prioritaskan UMKM)
Donald meminta Gubernur DKI Jakarta itu mewaspadai potensi korupsi di internal PDI Perjuangan. "Ada kader partai tersebut yang masih terlibat dalam kasus dugaan korupsi," katanya tanpa mau menyebutkan nama kader yang dimaksud. "Ini yang akan jadi tantangan terberat Jokowi."
Selain itu, Donald juga meminta Jokowi untuk waspada terhadap kubu partai politik yang mau menyeberang. Menurut dia, potensi masalah yang akan diciptakan bisa besar.
Karena itu, Donald mengatakan pemilihan siapa saja yang akan duduk di kabinet juga penting. "Terlebih posisi menteri strategis," ujar dia. Posisi Menteri Hukum dan HAM misalnya, kata Donald. (Baca: Jokowi Terpilih Jadi Presiden, IHSG Alami Euforia)
Menurut Donald, posisi Menteri Dalam Negeri juga menjadi posisi yang sangat strategis dalam memberantas korupsi. "Korupsi di level bawah dapat dipantau dari posisi ini," ujar dia. Donald menyebutkan kasus bekas Gubernur Banten Atut Chosiyah sebagai contoh.
Kemarin, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Jokowi-Kalla sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih periode 2014-2019. Pasangan mantan Wali Kota Solo dan mantan wakil presiden itu memperoleh suara sebesar 53 persen. Sementara perolehan suara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebesar 47 persen. (Baca: Jokowi Presiden, Pengayuh Becak di Solo Konvoi)
AMRI MAHBUB
Terpopuler:
Kekejaman Politikus Cantik Israel pada Rakyat Gaza
Ahok Kaget Prabowo Tolak Pelaksanaan Pilpres
Jenderal Budiman Kerap Tak Seirama dengan Panglima
Marshanda Siap Terima Risiko Lepas Jilbab
Marshanda Tanggalkan Jilbab
Berita terkait
Koalisi Masyarakat Sipil Sodorkan 20 Nama Calon Pansel KPK ke Jokowi, Siapa Saja?
12 jam lalu
Siapa saja calon pansel KPK yang disodorkan ke Jokowi?
Baca SelengkapnyaAnggap Putusan Sela PTUN Tak Tepat, ICW Minta Dewas KPK Hukum Nurul Ghufron Mengajukan Pengunduran Diri
15 jam lalu
ICW meminta Dewas KPK menjatuhkan hukuman kepada Nurul Ghufron berupa, "diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan.
Baca SelengkapnyaICW Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkat Singnifikan 5 Tahun Terakhir
1 hari lalu
Pada 2023. ICW mencatat ada 791 kasus korupsi, 1.695 tersangka dan kerugian negara Rp 28,4 triliun.
Baca SelengkapnyaRamai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu
5 hari lalu
ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya
6 hari lalu
Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.
Baca SelengkapnyaRagam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi
8 hari lalu
Novel Baswedan menilai dalam proses pemilihan Pansel KPK akan terlihat ada atau tidaknya keinginan Jokowi memberantas korupsi.
Baca SelengkapnyaAktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah
8 hari lalu
Presiden Jokowi akan mengumumkan Pansel KPK bulan ini. Sejumlah aktivis antikorupsi memberi masukan, termasuk Novel Baswedan.
Baca SelengkapnyaICW NIlai Komposisi Pansel KPK Rawan Konflik Kepentingan
8 hari lalu
ICW mengatakan Presiden Jokowi harus memastikan para anggota Pansel KPK nantinya tak memiliki konflik kepentingan dan intervensi keputusan.
Baca SelengkapnyaHujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo
13 hari lalu
Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaPro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo
13 hari lalu
ICW khawatir wacana penambahan nomenklatur kementerian membuat kabinet Prabowo menjadi sangat gemuk.
Baca Selengkapnya