Pengacara: Uang itu Milik BPK

Reporter

Editor

Minggu, 10 April 2005 15:11 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kuasa Hukum Mulyana W. Kusumah, Eggi Sudjana, menyatakan bahwa penangkapan kliennya sudah direncanakan dan merupakan bagian sebuah konspirasi. Ia menyatakan akan mempersoalkan prosedur penangkapan ini. "Dugaan konspirasi itu jelas sudah, " kata Eggi seusai bertemu Mulyana di sel tahanannya, Salemba, Ahad (10/4). Mulyana ditangkap petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menyuap anggota Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan hasil audit keuangan KPU. Ia disebut-sebut tertangkap tangan sedang menyerahkan uang senilai Rp150 juta kepada seorang Pegawai Negeri Sipil dari BPK di kamar 609, Hotel Ibis, Slipi.Eggi menuturkan, indikasi konspirasi sangat jelas karena saat Mulyana datang di kamar 609, Hotel Ibis, sudah ada ketua Subtim Pemeriksaan untuk Kotak Suara dari BPK, Oriansyah. Mulyana, kata dia, melihat sebendel uang Rp 50 juta di atas kasur dan empat lembar cek perjalanan masing-masing senilai Rp 25 juta. Dua menit kemudian, petugas KPK datang dengan membawa surat penangkapan. "Katanya tertangkap tangan tapi kok sudah bawa surat lengkap. Ini tidak logis," kata Eggi.Dia mengatakan, Mulyana sebelumnya pernah bertemu Oriansyah di kamar 709 pada 3 April lalu. Pertemuan untuk membicarakan penilaian BPK kepada KPU tentang proyek-proyek yang diduga dikorupsi. Menurut Eggi, Mulyana ditangkap dan diperiksa di KPK sejak Jumat pukul 20.30 WIB hingga Sabtu pukul 5.00 . Pemeriksaan dilanjutkan hingga pukul 10.00 sebelum kemudian Mulyana disodori surat penahanan pada pukul 16.00. Ia menduga, uang Rp 150 juta justru milik BPK.Eggi menilai, konspirasi dimaksudkan untuk membongkar dugaan korupsi di KPU agar cepat tuntas. Namun, di sisi lain, kata dia, juga dimaksudkan untuk menghancurkan citra para aktivis. Dian Yuliastuti

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

2 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

37 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

40 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

41 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

41 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

41 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

41 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

41 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

42 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

45 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya