TEMPO.CO,Jakarta - Sejumlah kader Partai Golkar mendesak Aburizal Bakrie mundur dari jabatan ketua umum partainya. Penyebabnya, Aburizal dianggap gagal mewujudkan target politik partai beringin di pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun ini serta mengeluarkan sejumlah kebijakan tanpa mekanisme yang jelas.
Politikus senior Golkar, Fahmi Idris, mengatakan sejumlah kegagalan Aburizal telah membuat Golkar mengalami kemunduran dalam berpolitik. Karena itu, dia meminta segera dilakukan langkah perombakan kepengurusan Golkar secara besar-besaran.
"Langkah terbaik adalah saudara Aburizal Bakrie mengundurkan diri dari jabatan ketua umum," kata Fahmi di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta, Selasa, 15 Juli 2014. Dia menganggap Aburizal telah merusak citra Golkar selama lima tahun memimpin partai itu.
Di Gedung Perintis Kemerdekaan, Fahmi bersama sejumlah politikus partai beringin, antara lain, Ginandjar Kartasasmita, Andi Matalatta, Zainal Bintang, dan Yorrys Raweyai, menyerukan penyelamatan Golkar. Mereka menilai Golkar di bawah kepimpinan Aburizal telah menderita sejumlah kegagalan dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang otoriter. (Baca: Golkar Pecat Kader Pro-Jokowi)
Kegagalan dan kebijakan otoriter tersebut yakni gagal memenuhi target perolehan suara pemilihan legislatif dan Golkar memperoleh suara terendah sejak era reformasi; gagal mencapai target pemilihan presiden lantaran elektabilitas Aburizal tak sanggup bersaing dengan calon presiden lain; Aburizal mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tanpa argumentasi matang dan mengesampingkan Jusuf Kalla; serta kegagalan dalam menyukseskan pemenangan Prabowo-Hatta. Selain itu, pemecatan tiga kader Golkar juga dilakukan tanpa mekanisme yang jelas. (Baca: Jokowi-JK Menang, Munas Golkar akan Dinamis)
Sejumlah kader Golkar itu bersepakat mendesak pelaksanaan Musyawarah Nasional ke-9 paling lambat 4 Oktober 2014 sesuai dengan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar. "Kami sepakat mendorong pelaksanaan Musyawarah Nasional sesuai siklus lima tahun kepengurusan Golkar," kata Zainal Bintang.
Zainal tak sependapat dengan keputusan Musyawarah Nasional ke-8 yang memberikan rekomendasi perpanjangan masa jabatan Aburizal hingga April 2015. Sebab, AD/ART sebagai konstitusi partai tak mengatur perpanjangan masa jabatan itu. "Konstitusi partai lebih tinggi dari rekomendasi Musyawarah Nasional," ujarnya.
