Pendukung Prabowo Sepakat Tunggu Hasil KPU  

Reporter

Senin, 14 Juli 2014 06:58 WIB

Cawapres Hatta Rajasa (kedua kiri) menjawab pertanyaan moderator dalam Debat Capres Cawapres 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta, 5 Juli 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO , Jakarta: Kader partai pendukung Prabowo-Hatta, Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera sepakat tak menggunakan quick count sebagai rujukan. Quick count dipandang sebatas hasil ilmu pengetahuan yang mampu memberi gambaran sementara.

"Hasil yang jadi rujukan adalah hasil rekapitulasi nasional versi Komisi Pemilihan Umum," ujar Sohibul Iman, kader PKS, Ahad, 13 Juli 2014.

Ia melihat aksi saling klaim kemenangan sebagai proses yang terburu-buru. Bahkan, ia menilai sebagai pembelajaran demokrasi yang buruk. Ia menganggap saling klaim kemenangan sebagai tindakan yang tak bijaksana.

Senada dengan Sohibul, kader Golkar Lalu Mara Satriawangsa juga mengatakan hal sama. "Lebih baik tunggu sampai KPU mengumumkan siapa yang menang," ujar Lalu. Ia mengimbau semua pihak menghargai dan menghormati KPU.

Lalu mengatakan quick count tidak berpengaruh bagi partai. Golkar, kata dia, memilih percaya pada KPU. Ia mengaku enggan percaya dengan hasil quick count yang menurut ia bersifat proyek yang menguntungkan lembaga survei itu. Golkar juga diyakini oleh Lalu tak menjadikan quick count sebagai rujukan. (Baca juga: Hasil Rekapitulasi KPU Jawa Timur Masih Tunggu Pasuruan).

Beberapa jam seusai pemilihan umum, pemberitaan di media massa ramai oleh perbedaan hasil quick count yang ditayangkan di media televisi nasional. Empat lembaga tersebut, Jaringan Survei Indonesia, Indonesia Research Center, Lembaga Survei Nasional dan Pusat Kajian Pembangunan dan Kebijakan Strategis memenangkan Prabowo-Hatta di atas 52 persen. Hasil empat lembaga ini berbeda dibandingkan dengan tujuh lembaga survei lain yang mengunggulkan Jokowi-JK. Saling klaim kemenangan setelah itu mewarnai suasana pasca pemungutan suara.






DINI PRAMITA

Berita terkait

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

5 hari lalu

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI

Baca Selengkapnya

Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

5 hari lalu

Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

Hakim MK Anwar Usman tampak menggunakan inhaler ketika menangani sidang sengketa pemilu 2024 pada hari ini.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

MK menggelar sidang perdana sengketa pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD RI hari ini.

Baca Selengkapnya

Bambang Widjojanto Debat Ahli KPU di Sidang MK: Jangan Sok Tahu

31 hari lalu

Bambang Widjojanto Debat Ahli KPU di Sidang MK: Jangan Sok Tahu

Bambang Widjojanto berdebat dengan ahli yang dihadirkan KPU mengenai hasil Sirekap.

Baca Selengkapnya

Respons Gibran soal Pemanggilan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK: Dijalani Aja Prosesnya

32 hari lalu

Respons Gibran soal Pemanggilan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK: Dijalani Aja Prosesnya

Gibran Rakabuming Raka menanggapi rencana Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memanggil empat menteri Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Sengketa Pemilu Digelar Besok, 400 Polisi Siaga di MK

38 hari lalu

Sidang Perdana Sengketa Pemilu Digelar Besok, 400 Polisi Siaga di MK

Sebanyak 400 aparat kepolisian akan bersiaga selama sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK)

Baca Selengkapnya

MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

38 hari lalu

MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

MK menambah kuota saksi dalam sidang sengketa Pemilu menjadi maksimal 19 orang. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pemilu Besok

39 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pemilu Besok

MK menjadwalkan sidang perdana sengketa Pemilu 2024 besok dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum Prabowo-Gibran Daftar sebagai Pihak Terkait Sengketa Pilpres di MK Malam Ini

39 hari lalu

Tim Hukum Prabowo-Gibran Daftar sebagai Pihak Terkait Sengketa Pilpres di MK Malam Ini

Tim hukum Prabowo-Gibran bakal mendaftarkan diri ke MK sebagai Pihak Terkait pada Senin malam, 25 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tegaskan Arsul Sani Tak Terlibat Tangani Gugatan Pemilu PPP

40 hari lalu

MK Tegaskan Arsul Sani Tak Terlibat Tangani Gugatan Pemilu PPP

Mahkamah Konstitusi menegaskan Hakim Arsul Sani tidak akan terlibat menangani sengketa Pileg yang terkait PPP.

Baca Selengkapnya