TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Ruhut Sitompul mendukung permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak ingin Busyro Muqoddas diganti orang lain seusai menjabat pada 10 Desember 2014. "Situasi ini sebaiknya dilihat dari sudut pandang KPK sebagai user dari regulasi," kata politikus Partai Demokrat itu saat dihubungi, Sabtu, 12 Juli 2014. (Baca: Pimpinan KPK Ogah Busyro Diganti)
Busyro bakal mendahului empat pimpinan KPK lain dalam mengakhiri masa jabatan, yaitu pada 10 Desember 2014. Jabatan empat komisioner lain akan berakhir pada 14 Desember 2015. Berbeda dengan mereka, Busyro lebih dahulu masuk KPK lantaran menggantikan bekas Ketua KPK Antasari Azhar yang diberhentikan karena menjadi terpidana kasus pembunuhan Nazruddin Zulkarnaen, Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran. (Baca di sini, Busyro: Politik Seperti Perjudian)
"Seharusnya DPR memahami kondisinya dan tetap mendukung KPK meskipun itu lembaga ad hoc," kata Ruhut. "Jangan mentang-mentang DPR, lalu tak mau mendengar pendapat KPK."
Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad khawatir kinerja lembaganya bakal terganggu jika Busyro digantikan orang lain. Menurut Abraham, ketika nanti Busyro mengakhiri jabatannya, KPK tak perlu mencari pengganti. "Kami khawatir ritme dan volume pekerjaan terganggu," kata Abraham di kantornya, Jumat malam, 11 Juli 2014.
Abraham menilai orang yang menggantikan Busyro tak bakal langsung menyatu dengan empat pimpinan KPK. "Sulit membangun lagi chemistry. Kami berlima saja perlu setahun untuk membangun chemistry. Ini kalau ada orang baru masuk bisa susah dan menghambat," kata Abraham. "Kepala Kepolisian seorang saja bisa menyelesaikan masalah, apalagi kami berempat."
Keinginan KPK ihwal empat komisioner itu sudah disampaikan ke Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tapi, "Belum direspons," kata Abraham.
