TEMPO Interaktif, Jakarta:Heboh kasus pembelian rumah di Jenewa tak menyurutkan Departemen Luar Negeri (Deplu) untuk mengerem menghambur-hamburkan uang negara. Bahkan departemen di bawah Menteri Nur Hassan Wirayuda itu malah mengajukan tambahan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara- Perubahan (APBN P) sebesar 20 persen dari pagu anggaran tahun 2005. Anggaran tambahan yang diajukan diperuntukkan bagi pembiayaan fasilitas diplomatik maupun anggaran khusus untuk penyelessaian Ambalat. Pagu anggaran tahun 2005 untuk Deplu yang telah disetujui sebesar Rp 3,748 triliun dari yang diajukan sebesar Rp 5,265 triliun. Dengan tambahan APBN P sekitar Rp 749 miliar atau 20 persen dari Rp 3,748 maka apabila disetujui DPR, anggaran Deplu menjadi sekitar Rp 4,497 triliun. "Anggaran yang diajukan diantaranya untuk fasilitas diplomatik seperti untuk rumah dan kantor para perwakilan RI di luar negeri, dan juga penyediaan mobil,"kata Djoko Susilo, anggota Komisi I, Jakarta (6/4).Menurut Djoko, dalam APBN P, Deplu mengajukan penyediaan 12 aset rumah dan kantor dengan nilai Rp 1,05 triliun. Alasan pengajuan Deplu,kata Djoko, agar pemerintah memiliki kepemilikan sendiri, tanpa sewa lagi. Diantaranya, kepemilikan tersebut di Helsinki (Finlandia) dan Guangzhou (Cina).Sementara itu, pada pagu anggaran tahun 2005, Deplu telah mengajukan pembelian gedung kantor atau wisma kepala perwakilan dengan cara sewa beli. Beberapa perwakilan yang mengusulkan pembelian adalah di Sofia, Tashkent, Tunis, Oslo, Jenewa, Tripoli, Athena, Chicago, Amman, dan Brunei. Besarnya pembiayaan sebesar Rp 175 miliar sebagai bentuk pembayaran uang muka di tahun 2005.Yuliawati