Sambil Salam Dua Jari, Tiga Fraksi DPR Walk Out

Reporter

Selasa, 8 Juli 2014 21:25 WIB

TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga fraksi pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla akhirnya walk out dari ruang sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa malam 8 Juli 2014. Mereka tidak sepakat setelah pimpinan DPR menyetujui pengesahan perundangan MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3) pada malam ini. Begitupula menolak pemilihan ketua DPR diberikan kepada fraksi yang memenangkan voting.

Aksi walk out itu dimulai dengan pembacaan sikap ketiga fraksi yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mereka sepakat menganggap bahwa beleid itu tidak layak untuk disahkan dan pemilihan ketua DPR secara voting menodai demokrasi di Indonesia.

"Ini terkesan tergesa-gesa tanpa pempertimbangkan manfaat bagi kemaslahatan umat," kata Sarifuddin Sudding, “Ketua Fraksi Hanura saat membacakan pernyataan sikapnya dalam paripurna.

Marwan Jafar dari PKB juga menyatakan hal serupa. Ia menilai MD3 seyogyanya menjadi landasan aturan bagi DPR agar lebih independen dan profesional dalam mengambil sikap. Ia menganggap alasan mendesak disahkan undang-undang itu tidak masuk akal. "Pelantikan anggota DPRD kota dan provinsi yang dilaksanakan Agustus dan November tidak bisa menjadi alasan," ujarnya.

<!--more-->

Adapun Arif Wibowo yang mewakili fraksi PDIP menyatakan dalam pernyataan sikapnya bahwa keputusan ini adalah kejahatan demokrasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai hukum. Sebab, diwujudkan tanpa ada pertimbangan hukum tetapi lebih pada kepentingan politis. "Ini menorehkan luka politik yang dalam bagi kami," ujarnya.

Ia menuding pemaksaan pengesahan beleid dan pemilihan ketua DPR secara voting adalah bentuk demokrasi liberal. Alasannya keputusaan itu diambil oleh mayoritas pihak yang berkepentingan secara politik. Akibatnya, kata Arief, akan terbuka peluang politik transaksional dan politik uang. "Oleh karena itu kami tidak bertanggungjawab dengan keputusan ini dan memilih meninggalkan sidang," ujarnya.

Politikus Golkar Priyo Budi Santoso yang memimpin paripurna menyatakan tidak bisa menahan sikap politik tiga fraksi itu. Ia lantas mempersilahkan mereka meninggalkan ruang sidang. "Kami menghormati sikap kalian," ujarnya.

<!--more-->

Tiga fraksi lantas serentak beranjak dari kursinya. Yang terlihat pertama adalah Puan Maharani, anak Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Dengan senyum yang ramah dia berjalan beriringan dengan politikus PDIP lainnya ke luar ruang sidang. Namun yang menarik mereka semua melambaikan salam dua jari kepada legislator lainnya. Salam dua jari adalah lambang kampanye Jokowi-JK.

Rapat pun dilanjutkan dengan memutuskan bahwa perundangan MD3 yang berisi pasal tentang pemilihan ketua DPR secara voting disahkan. Tak satupun pihak dari legislator yang memberi interupsi dalam keputusan tersebut. "Saya lega terhadap hasil sidang yang demokratis ini," ujar Priyo.

TRI SUHARMAN

Berita lainnya:
Buruh Bantah Dukung Prabowo di Hari Tenang
Bos Lion Air Incar Proyek Kereta Ekspres Bandara
Kereta Super Cepat Bandung-Jakarta Segera Dibangun

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

23 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

7 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya