TEMPO.CO, Bandung - Sebanyak 76.500 orang relawan akan ikut mengawasi jalannya pemilihan umum presiden 9 Juli 2014 di Jawa Barat. "Mereka ada yang menetap di satu TPS, juga bergerak ke sejumlah TPS," kata anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat, Wasikin Marzuki, Senin, 7 Juli 2014.
Menurut Wasikin, mereka merupakan anggota Gerakan Sejuta Relawan, yang telah mengawasi pada pemilihan anggota legislatif lalu. Seiring menyusutnya jumlah tempat pemungutan suara (TPS), jumlah relawan yang akan mengawasi pada pilpres 9 Juli di Jawa Barat nanti jauh berkurang. "Dulu waktu pemilihan legislatif mencapai 132 ribu relawan," katanya.
Relawan pengawas itu berasal dari berbagai kalangan, mulai dari warga setempat dekat TPS hingga mahasiswa. Namun kalangan mahasiswa, kali ini tidak banyak yang terlibat, di antaranya ada yang karena sedang kuliah kerja nyata. "Kalau kita nggak ikut karena nggak dapat infonya," kata Ketua Keluarga Mahasiswa ITB, Mohammad Jeffry.
Para relawan pemantau pilpres, kata Wasikin, akan memakai tanda khusus berupa kartu identitas. Kartu tersebut hari ini sudah disebarkan ke seluruh daerah. Tugas utama relawan itu melaporkan kejadian khusus dan pelanggaran. "Sepertinya pada pilpres nanti kecurangan makin sedikit dibanding saat pileg," ujar Wasikin.
Alasan dia, proses pemilihan presiden dan wakilnya lebih sederhana, dan saksi-saksi lebih banyak lagi yang ditempatkan di seluruh TPS. Walau begitu, sejumlah daerah perlu diwaspadai, seperti di perbatasan Subang, Karawang, serta kawasan pantai utara yang rawan konflik.
ANWAR SISWADI
Berita Terpopuler:
Tami Grende, Petenis Indonesia Juara di Wimbledon
Satpol PP Bekasi Merazia 23 Pengemis Musiman
UU Pers untuk Obor Rakyat, Pakar Salahkan Bawaslu
34 Ribu WNI Mencoblos di Korsel
Berita terkait
KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN
59 menit lalu
PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.
Baca SelengkapnyaDPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?
1 hari lalu
Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
1 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaKASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya
2 hari lalu
KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
3 hari lalu
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaNamanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo
3 hari lalu
Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.
Baca SelengkapnyaKilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI
4 hari lalu
Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.
Baca SelengkapnyaDissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu
4 hari lalu
Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.
Baca SelengkapnyaKata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024
5 hari lalu
MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.
Baca SelengkapnyaSidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu
6 hari lalu
Hakim MK Enny Nurbaningsih menyoroti peran Bawaslu saat membacakan putusan sengketa pilpres 2024.
Baca Selengkapnya