Para pekerja seks komersial dan warga berada di jalan menuju kawsan prostitusi Dolly saat melakukan blokade di Surabaya (18/6). Ulet Ifansasti/Getty Images
TEMPO.CO, Surabaya - Kekhawatiran pemerintah daerah lain menjadi tempat penampungan pekerja seks komersial asal Dolly-Jarak disadari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Namun Risma terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat para pekerja seks komersial berasal.
Dia memang pernah mendapat laporan adanya PSK Dolly yang berpindah ke daerah lain. "Tapi, setelah kami cek, ternyata enggak ada yang sama dengan data," kata Risma.
Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial selalu mendata para pekerja seks komersial dan muncikari yang berada di area lokalisasi. Dari data itulah Pemerintah Kota mengembalikan para PSK ke daerah asal mereka. Sekaligus melakukan kroscek apakah benar PSK yang eksodus itu berasal dari lokalisasi di Surabaya.
"Kalau daerah bisa cegah, sebenarnya enggak perlu takut," kata Risma.
Demikian pula jika ada warga Surabaya yang menjadi PSK di daerah lain. Risma berjanji akan langsung menjemput warga tersebut. "Kalau memang warga Surabaya itu jadi tanggung jawab saya," ujarnya.
Seperti beberapa waktu lalu, Risma menerima informasi adanya PSK asal Surabaya di Papua. Ia pun langsung meminta Dinas Sosial dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Surabaya untuk pergi ke Papua dan menjemput PSK yang dimaksud. "Ternyata bukan dari Surabaya. Dia dari daerah lain dan berangkat dari Surabaya," katanya.
Risma juga bercerita, tiga bulan sebelum ada penutupan sistematis, pihaknya membuat strategi pendataan melalui pemeriksaan kesehatan. Waktu itu ditemukan ada 164 PSK terinfeksi HIV. Menjelang tutup, pemeriksaan kembali dilakukan. Jumlahnya menjadi 218 orang yang terkena infeksi HIV. Para PSK yang ingin pulang ke daerah asal harus tetap dikontrol secara ketat oleh pemerintah setempat. Dinas kesehatan juga saling berkoordinasi untuk memberikan pengobatan berkelanjutan.
Mantan Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Surabaya ini mengakui harus ada komitmen dari semua pihak. Tidak hanya Pemerintah Kota Surabaya, tapi juga pemerintah daerah lainnya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurut Risma, sejak awal pihaknya memang memprioritaskan penutupan lokalisasi karena berada di kawasan permukiman. Ia belum bisa menjamin sepenuhnya bahwa bisnis prostitusi akan hilang dari Surabaya. Meski begitu, Risma berupaya untuk mengurangi peredaran bisnis pemuas syahwat itu dengan melakukan razia.
"Memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa," ujarnya.
Mensos Risma dan Dubes Mohamad Oemar Berlebaran di KBRI Paris
17 hari lalu
Mensos Risma dan Dubes Mohamad Oemar Berlebaran di KBRI Paris
Lebaran di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Paris tahun ini dihadiri sedikitnya 150 orang Diaspora dan Warga Bangsa yang kuliah maupun bekerja dan tinggal di sekitaran Perancis.
