TEMPO Interaktif, Jakarta:Kongres II PDI Perjuangan di Sanur, Bali diharapkan menghasilkan keputusan mengubah pola fikir dari tradisional menjadi modern. Perubahan pola fikir itu hanya bisa dilakukan apabila Ketua Umum PDIP Megawati melakukan reformasi kepengurusan dan perubahan cara pengambilan kebijakan partai. Menurut Pengamat Politik dari Universitas Airlangga Daniel T. Sparingga, PDI Perjuangan akan mengalami stagnasi bila tak terjadi pergantian kepemimpinan. Penentangan terhadap penggantian Megawati akan merugikan PDI Perjuangan sendiri. "Bahkan bisa jadi bencana,"kata dia dalam sebuah diskusi di gedung pers, Jakarta Kamis kemarin.PDI Perjuangan, menurut Daniel, juga akan kesulitan mencari sosok pengganti Megawati apabila kongres di Bali memenangkannya kembali. "Kalaupun Megawati memimpin PDIP lagi, harus ada perubahan mekanisme internal. Pengurus PDIP harus lebih plural. PDIP harus menjauhkan orang berpola fikir Jawa,"ujarnya. Menurut salah seorang Ketua Pemimpin Pusat PDI Perjuangan, Roy B.B. Janis, PDI Perjuangan sekarang masih menggunakan pola fikir tradisional. Pola fikir seperti itu terdapat pada orang-orang yang berada di sekitar Megawati. Mereka juga beranggapan hak prerogatif dan formatur tunggal dipertahankan. Pemikiran tradisional itu, menurut Roy, digunakan pihak tertentu untuk mendapat posisi strategis di PDI Perjusngan. Kader-kader baru dapat masuk dalam tatanan pengurus pusat meskipun melanggar anggaran dasar dan rumah tangga. "Kader lama harus bersabar, dan kader baru bisa langsung menjadi pengurus pusat,"kata Roy. Roy tak yakin Megawati dengan hak istimewanya bisa mengkoordinasi pengurus daerah PDIP yang mencapai ratusan ribu. Pengurus sebanyak itu harus menunggu komando, dan dengan hak istimewa itu berarti komando hanya dari Megawati saja. Akibatnya, PDIP ketika menjadi penguasa pun ternyata tak sempat memperhatikan konstituennya. "Jangankan melayani konstituen. Mendengar saja tak bisa,"ujarnya.Saat PDI Perjuangan menjadi penguasa, menurut Roy, seharusnya saat itulah prinsip-prinsi ajaran Soekarno bisa dilaksanakan. "Tetapi, ajaran itu tak dijalankan, karena tak paham prakteknya,"katanya.Purwanto