TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah Belanda menyediakan dana hibah senilai US$ 22 juta untuk program air bersih dan sanitasi di Indonesia. Dana ini diberikan melalui dana perwalian dan secara administratif akan dikelola oleh World Bank (Bank Dunia)."Ini hal yang baik karena hibah ini bisa memancing program-program serupa di masa datang. Sistem penyediaan air dan sanitasi di Indonesia memang cukup terbengkalai," ujar Suyono Dikun, Deputi Bidang sarana dan Prasarana Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenasseusai upacara penandatangan hibah yang dilakukan oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Ruud Treffers dan Andrew Steer, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, di Gedung World Bank, Jakarta, Rabu (23/3).Terkait dengan sifat hibah sebagai dana perwalian, Andrew Steer mengatakan bahwa dana hibah ini bersifat fleksibel dan karenanya belum bisa secara eksplisit diungkapkan bentuk komponen hibahnya. Namun, Andrew mengisyaratkan bahwa dana hibah itu kemungkinan besar akan digunakan untuk pengembangan sistem kelembagaan institusi pengelolaan sumber daya air, mendukung upaya efisiensi perusahaan-perusahaan daerah air minum, dan untuk membantu pemerintah menghasilkan suatu kerangka kebijakan, strategi dan peraturan demi meningkatkan investasi publik dan pelayananan air bersih. "Ada US$ 8 juta yang dikhususkan untuk sanitasi. Tapi, secara umum, hibah ini akan berfokus pada pengembangan kelembagaan yang membuat jaringan penyediaan demi mendukung upaya pemerintah meningkatkan akses keberlanjutan terhadap pelayanan air bersih dan fasilitas sanitasi bagi semua rakyat Indonesia, khususnya kalangan miskin," urai Andrew.Hampir senada dengan Andrew Steer, Suyono Dikun mengungkapkan bahwa sekalipun secara administratif hibah itu dikelola Bank Dunia, tapi Bappenas tetap akan bernegosiasi agar penggunaan dana hibah itu tetap sejalan dengan rencana-rencana pemerintah. "Kalau tidak bagus, kita bilang jangan," ujarnya. Thoso Priharnowo-Tempo