TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Kehutanan MS Kaban menyatakan, perlu adanya terobosan hukum dalam hal sitaan kayu illegal. "Ada kesulitan buat Dephut karena barang sitaan itu banyak sekali, untuk mengangkat dan memindahkannya dana kami terbatas,"ujarnya kepada wartawan di Departemen Keuangan. Kaban akan berbicara dengan aparat hukum seperti kejaksaan dan polisi untuk membuat mekanisme sistem agar kayu illegal tersebut tidak menumpuk. Menurutnya, harus ada terobosan seperti barang temuan setelah disita jangan menunggu terlalu lama. Maksimal satu minggu, Menhut dapat langsung melelang temuan itu, sehingga barang buktinya cukup uang saja. "Total sitaan di Papua, Kalimantan dan Riau, semua hampir 400 ribu meter kubik. Kalau nilainya tergantung jenis kayunya,"ujarnya.Apabila dikali rata-rata Rp 800 ribu per meter kubik saja maka nilai sitaan tersebut sekitar Rp 320 miliar.Bila kayu itu dilelang tidak semua harganya turun. Bahkan, kayu tertentu harganya akan menjadi lebih mahal. Sampai saat ini usia kayu tersebut ada yang sudah enam bulan. Paling lama, berusia satu tahun. Mengenai proses hukum terhadap para cukong kayu illegal, menurut Kaban, masih berkonsentrasi di Papua. "Sekarang mengejar cukong yang masuk dalam daftar DPO,"katanya. Dari daftar DPO itu sudah ada dua nama yang diajukan yaitu Asoi dan William Hendrik yang tinggal menunggu proses. Pembalakan kayu yang terjadi di Papua apabila dihitung secara matematis maka jika diibaratkan para cukong itu mempunyai 500 unit buldozer, maka dalam satu hari bisa menebang hutan 1.000 hektar. Dengan asumsi, 1 unit buldozer bisa menebang 2 hektar. "Bila dikalikan, 30 meter kubik per kayu berarti menghasilkan 30 ribu meter kubik. Dalam sebulan berarti terjadi 900 ribu meter kubik terjadi penebangan liar. Kalau dikalikan harga kayu 30 meter kubik Rp 3 juta berarti nilainya Rp 2,7 triliun,"katanya. Alat bukti yang sekarang sudah diproses di Papua, baru 500 unit alat berat dan sekitar 200 meter kubik kayu. Evy Flamboyan Minanda
Berita terkait
Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka
42 hari lalu
KLHK menetapkan empat orang tersangka perusakan lingkungan Taman Nasional Karimunjawa pada Rabu, 20 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaSkema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024
14 Februari 2024
Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mengoptimalkan bank sampah untuk pembersihan alat kampanye Pemilu 2024. Berfokus ke pemlilahan sampah.
Baca SelengkapnyaBadan Kehutanan Amerika Pantau Penanganan Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah
25 Januari 2024
Kepala Badan Kehutanan AS Randy Moore menghargai langkah Indonesia dalam mengatasi krisis iklim.
Baca SelengkapnyaAmerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung
24 Januari 2024
Layanan Kehutanan Amerika berencana mengadopsi skema hutan sosial dari Kalimantan Tengah untuk pengendalian kebakaran hutan.
Baca SelengkapnyaGuru Besar IPB, Bambang Hero, Digugat Perusahaan Pembakar Hutan, KontraS Desak Pengadilan Tolak
17 Januari 2024
KontraS meminta PN Cibinong menolak gugatan perusahaan pembakar hutan PT JJP terhadap Guru Besar IPB, Bambang Hero Saharjo.
Baca SelengkapnyaMenteri Siti Nurbaya Banggakan Keberhasilan Pengendalian Perubahan Iklim
14 Januari 2024
KLHK menyatakan Indonesia terus menunjukkan komitmen dalam upaya pengendalian perubahan iklim global dengan tetap menjaga kepentingan bangsa.
Baca SelengkapnyaKLHK Sebut ACCC Bentuk Komitmen Asia Tenggara Atasi Perubahan Iklim
13 Desember 2023
KLHK memandang ACCC sebagai bentuk komitmen tegas Asia Tenggara untuk mengambil tindakan dalam mengatasi perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaLahirkan Bayi Jantan di Way Kambas Lampung, Ini Profil Badak Delilah
26 November 2023
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kembali merilis kabar kelahiran badak jantan di Suaka Rhino Sumatera Taman Nasional Way Kambas.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Bangun Pabrik Gula di Papua, Amran: 1 Juta Hektare Lahan Sudah Siap
10 November 2023
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dua alasan pembangunan pabrik gula di Papua.
Baca SelengkapnyaPengusaha Sebut Indonesia telah Buka Skema Perdagangan Karbon Serap Emisi Gas Rumah Kaca
10 November 2023
Indonesia telah membuka skema perdagangan karbon untuk meningkatkan serapan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Baca Selengkapnya
