dari kiri, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, Menteri Agama Lukman Hakim dan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menjawab pertanyaan wartawan disela jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, 10 Juni 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan lembaganya tak ingin Kementerian Agama menjadi operator haji. Menurut dia, fungsi Kementerian Agama sebagai regulator harus terpisah dari operator. "Terkait dengan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji, versi kami, perlu ada pemisahan fungsi operator dan regulator," kata Busyro di kantornya, Selasa, 10 Juni 2014. (Baca: Pemerintah Bentuk BLU untuk Kelola Dana Haji)
Soal fungsi itu, menurut Busyro, hanya satu dari banyak tuntutan KPK terhadap Kementerian Agama terkait dengan haji. Busyro mengatakan seharusnya Kementerian Agama menyusun standardisasi komponen biaya tak langsung secara utuh. (Baca: Swasta Sulit Selenggarakan Ibadah Haji)
Busyro juga meminta Kementerian Agama untuk transparan ihwal kuota haji. Menurut dia, kuota haji itu hak utama calon jemaah, sehingga antrean untuk berangkat harus jelas. Urutan calon jemaah itu, ujar Busyro, bisa dilihat jelas kalau Sistem Komputerisasi Haji Terpadu sudah diperbaiki dan disempurnakan.
"Masukan dari kami merupakan saran KPK ke Kementerian Agama sejak 2008. Ketika itu, ada 44 saran yang disampaikan, 22 di antaranya sudah dilakukan, sisanya belum," tuturnya.
Masalah haji disorot setelah Menteri Agama Suryadharma Ali resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 yang menelan anggaran Rp 1 triliun. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 65 Kitab UU Hukum Pidana. (Baca: KPK Incar Suryadharma Ali Sejak Januari Lalu)
Dua pejabat Kementerian Agama mengundurkan diri setelah KPK mengusut kasus tersebut. Pada 30 Mei 2014, Anggito Abimanyu mundur dari jabatan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, menyusul Surya yang lebih dahulu mundur dari jabatan Menteri Agama pada 28 Mei 2014. (Baca: Istri Suryadharma Ali Bantah Nikmati Haji Gratis)
