TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan rasa ketidaksukaannya terhadap sejumlah pendapat yang menilai pemerintahannya tak mendukung pemberantasan korupsi. Ia mengklaim selama sepuluh tahun ini dirinya telah melakukan banyak hal sehingga terjadi peningkatan pemberantasan korupsi.
"Kalau dibilang belum bisa memberantas korupsi, saya terima. Tetapi kalau SBY tak serius memberantas korupsi, saya tak bisa terima," kata SBY, Selasa, 10 Juni 2014.
SBY merasa tersinggung berkembangnya pendapat bahwa ia tidak mendukung pemberantasan korupsi menjelang akhir masa jabatannya sebagai presiden. Ia hanya mengklaim pemerintahannya memang masih meninggalkan tugas tak selesai untuk pemerintahan selanjutnya. "Saya mohon maaf kalau ada yang belum rampung," kata SBY. (Baca: Berantas Korupsi, SBY: Indonesia Butuh 35 Tahun)
Ia menyatakan selama sepuluh tahun masa pemerintahannya pemberantasan korupsi sudah lebih agresif, tak pandang bulu, dan terus meningkat. Indonesia sendiri, menurut dia, masuk sebagai sebelas negara yang memiliki kenaikan indeks persepsi korupsinya sangat besar.
Akan tetapi, dalam kurun waktu itu juga, praktek korupsi masih masif terjadi di setiap tingkat pemerintahan dan lembaga. Kekuasaan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai pelaksana mandat demokrasi justru menjadi godaan besar untuk melakukan korupsi.
Hal ini juga mempengaruhi perkembangan ekonomi bangsa. Menurut SBY, jika tingkat korupsi mampu ditekan atau diberantas, maka perkembangan ekonomi Indonesia akan mencapai peringkat sembilan atau delapan karena memiliki potensi besar. (Baca: KPK Minta Capres Buat Kontrak Politik Berantas Korupsi)
FRANSISCO ROSARIANS
Terpopuler:
Valid, Surat Rekomendasi Pemecatan Prabowo
Jawab Roy Suryo via BBM, Ahok: Bro Kenapa Somasi?
Takmir Masjid Sesalkan Isi Pengajian Jafar Umar
Debat Capres Masih Gunakan Strategi 5-3-2
Ahok Mulai Blusukan ala Jokowi
Berita terkait
Harta Kekayaan Megawati, SBY, dan Jokowi Saat Akhir Menjabat Presiden RI, Siapa Paling Tajir?
28 hari lalu
Harta kekayaan Jokowi Rp 95,8 miliar selama menjabat. Bandingkan dengan harta kekayaan presiden sebelumnya, Megawati dan SBY. Ini paling tajir.
Baca SelengkapnyaPendukung Bersorak Setiap Prabowo Sebut Nama Titiek Soeharto, Ini Profil Anak Keempat Presiden RI ke-2
18 Februari 2024
Setiap kali Prabowo menyebut nama Titiek Soeharto, pendukungnya bersorak. Berikut profil pemilik nama Siti Hediato Hariyadi.
Baca SelengkapnyaMasa-masa Akhir Jabatan Presiden RI dari Sukarno hingga Jokowi, Beberapa Berakhir Tragis
13 Februari 2024
Tujuh Presiden RI miliki cerita pada akhir masa jabatannya. Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi punya takdirnya.
Baca SelengkapnyaSejak Kapan Megawati Menjadi Ketua Umum PDIP?
11 Januari 2024
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa disebut sebagai ketua umum partai terlama di negeri ini. Sejak kapan?
Baca SelengkapnyaMengenang Gus Dur: Berikut Profil, Pemikiran, hingga Prosesi Pemakamannya
1 Januari 2024
Genap 14 tahun kepergian Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Berikut kilas balik profil dan perjalanannya sebagai ulama dan presiden ke-4 RI.
Baca SelengkapnyaLelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya
18 Desember 2023
KPK menggelar lelang atas barang sitaan hasil gratifikasi dalam Hakordia 2023. Begini tata cara dan syarat mengikuti lelangnya.
Baca SelengkapnyaMomentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi
13 Desember 2023
Ahli Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) khususnya dalam pemberantasan korupsi kurang greget.
Baca SelengkapnyaMomentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan
13 Desember 2023
Herdiansyah Hamzah menulai kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi yang masih mengecewakan publik jika dilihat secara kualitatif.
Baca SelengkapnyaKPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi
12 Desember 2023
Ini tentang aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir
12 Desember 2023
KPK mengatakan telah mengundang semua insan KPK melalui email kantor, termasuk kepada Ketua nonaktif Firli Bahuri. Tapi Firli tak hadir.
Baca Selengkapnya