Berantas Korupsi, SBY: Indonesia Butuh 35 Tahun

Selasa, 10 Juni 2014 13:38 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprediksi Indonesia butuh waktu 35 tahun untuk bisa memberantas praktek korupsi. Ia menilai luas dan kompleksitas wilayah Indonesia menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk memberantas korupsi menjadi tiga kali lebih lama dibanding Hong Kong, yang mampu dalam 15 tahun.

"Pemberantasan korupsi akan lintas generasi dan pemerintahan," kata SBY saat membuka Forum Anti-Korupsi di Istana Negara, Selasa, 10 Juni 2014.

Menurut SBY, perhitungan masa pemberantasan korupsi di Indonesia adalah hasil pembicaraan dirinya dengan pimpinan lembaga pemberantasan korupsi Hong Kong di APEC Summit, Santiago, Cile, pada 2004. Pertemuan tersebut menjadi inspirasi bagi SBY, yang baru dilantik menjadi presiden RI selama dua bulan.

Dalam pertemuan tersebut, SBY menyampaikan niat dan tekad Indonesia untuk berhasil seperti Hong Kong dalam pemberantasan korupsi. Ia juga mengklaim meminta nasihat soal langkah yang harus ditempuh untuk memberantas korupsi yang sudah masif. (baca: Debat Capres, Jokowi Siap Lanjutkan Program SBY)

"Banyak yang disampaikan, dia bilang kalau sungguh ingin berantas korupsi harus sabar, dilaksanakan intensif dan terus-menerus," kata SBY.

SBY menilai perjuangan memberantas korupsi adalah sebuah tekad yang diibaratkan dengan kalimat asing "never ending goal". Pemberantasan korupsi perlu keteguhan dan semangat baja di setiap pemerintahan dan generasi, sehingga dapat terus-menerus. (baca: Debat Capres, Prabowo: Korupsi karena Gaji Kecil). "Yang kalah tidak berhasil, yang kuat akan berhasil," kata dia.

FRANSISCO ROSARIANS

Berita utama:
Gerindra Tuding Debat Capres Perdana Tak Netral
DKP: Prabowo Rampas Kemerdekaan Orang Lain

Ahok Mulai Blusukan ala Jokowi

Berita terkait

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

1 hari lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

2 hari lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

3 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

4 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

4 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

4 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

4 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

5 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

6 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

6 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya