Ilustrasi Komisi Penyiaran Indonesia. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pers Bagir Manan menilai rencana pemberian sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap dua stasiun televisi berita nasional merupakan langkah bagus yang bisa menimbulkan efek jera. “Dari dulu Dewan Pers sudah mengeluarkan surat peringatan terhadap beberapa stasiun televisi,” kata Bagir ketika dihubungi Tempo, Senin, 9 Juni 2014.
Menurut Bagir, sanksi terhadap stasiun penyiaran, termasuk televisi, merupakan kewenangan KPI. Sedangkan Dewan Pers, sesuai undang-undang yang berlaku, tidak berhak memberikan sanksi.
Dewan Pers, kata Bagir, hanya sebatas memberikan peringatan. Itu pun hanya menegakkan kode etik pers. “Sanksi hanya bisa diberikan oleh KPI,” ujar dia.
KPI bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi juga bisa merekomendasikan agar televisi yang melakukan pelanggaran berat tak memperoleh perpanjangan izin siaran. Televisi diberikan izin untuk menggunakan frekuensi publik selama sepuluh tahun.
Anggota KPI Agatha Lily mengatakan akan mengeluarkan surat teguran hari ini, Senin, 9 Juni 2014. Menurut dia, stasiun televisi itu sudah beberapa kali diberikan teguran. “Mereka tidak jera juga,” ucapnya.
Dalam sepekan ini KPI sudah dua kali mengeluarkan teguran kepada beberapa stasiun televisi. Pada awal Juni lalu, KPI melayangkan teguran kepada Metro TV, TV One dan Grup MNC, yaitu RCTI, MNC dan Global TV.
Teguran diberikan karena televisi-televisi itu menayangkan kegiatan salah satu capres secara tidak proporsional. Pemberitaannya tidak berimbang. "Ada kecenderungan memanfaatkan lembaga penyiaran untuk kepentingan politik," kata anggota KPI Iddy Muzzayad di kompleks parlemen, Senayan, Senin, 2 Juni 2014.
Pemilik lima televisi menjadi pendukung calon presiden tertentu. Metro TV yang dimiliki Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Bos Grup MNC Hary Tanoesoedibjo mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa setelah keluar dari Partai Hanura. Sedangkan TV One, yang dimiliki Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, juga memberikan dukungan kepada Prabowo-Hatta.
