TEMPO Interaktif, Mataram: Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nusa Tenggara Barat meminta para petinggi partai untuk menggelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapat Kerja Nasional. Upaya ini dilakukan untuk menjembatani kebuntuan politik di tingkat kader di bawah setelah digelarnya Silaturahmi Nasional beberapa waktu lalu. "Kita mendesak agar pimpinan PPP menggelar Rapimnas atau Rakernas. Upaya ini sebagai jembatan jika nanti akan digelar dipercepatnya Muktamar PPP," tegas Lalu Abdul Hadi Faishal, Wakil Ketua PPP NTB, di Mataram, Senin (21/3) siang. Tolong dicatat, ini bukan Muktamar Luar Biasa yang kita tetap tolak itu, lanjutnya.Menurut Hadi Faishal, alasan para kader menuntut rapat ini karena keduanya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. Sedangkan silatnas yang menghasilkan rekomendasi untuk Muktamar Luar Biasa jelas menyalahi aturan organisasi.Silatnas lalu telah menyebabkan perpecahan di partai berlambang kabah ini. Sejumlah wilayah tetap ngotot untuk digelar Muktamar Luar Biasa seperti Yogyakarta. Jika keinginan ini tidak diakomodir, kata Hadi Faishal, akan berdampak pada stagnasi komunikasi politik antara Jakarta dan Daerah. Maka dari itu, untuk menjembatani komunikasi ini perlu diambil jalan tengah dengan menggelar rapat pimpinan nasional atau rapat kerja nasional. ,b>sujatmiko