TEMPO Interaktif, Jakarta: Dosen ilmu politik FISIP UI Arbi Sanit menyayangkan pemberitaan media massa yang membesar-besarkan aksi dorong-dorongan anggota DPR dalam sidang paripurna Rabu (16/3) lalu. "Pers harus meminta maaf pada DPR," katanya saat acara diskusi dengan tema Penolakkan Kenaikan Harga BBM Ditinjau dari Aspek Ekonomi-APBN, Politik-Hukum di ruang rapat Fraksi PDIP di DPR, Minggu (20/3).Menurut Arbi, memperjuangkan penolakkan terhadap kenaikan BBM harus dilakukan semaksimal mungkin, bahkan bila perlu melibatkan perkelahian fisik seperti yang terjadi Rabu lalu. "Itu keharusan, karena ada manipulasi yang amat vulgar yaitu pembelokkan keputusan yang telah disepakati," katanya.Arbi menjelaskan substansi permasalahan disini adalah membela rakyat atau tidak. "Badan Kehormatan DPR harus melihat perkelahian fisik adalah akibat dari substansi itu," katanya menanggapi informasi akan diprosesnya aksi fisik itu oleh Badan Kehormatan.Ditanya tentang kemungkinan mengambangnya sikap DPR terhadap kenaikan harga BBM, ia berpendapat hal itu bisa saja terjadi. "Penyelesaiannya memang tidak mudah, jadi sekarang harus kembali ke akarnya, yaitu masalah APBN. Undang-undangnya belum diubah tapi pada pelaksanaannya (oleh pemerintah) sudah berubah," katanya.Dia juga berpendapat pemerintah memang ingin menunda-nunda hasil keputusan paripurna DPR."Di DPR ada kaki tangan pemerintah maka sudah pasti penunda-nundaan itu ada," katanya.Ibnu Rusydi-Tempo