TEMPO Interaktif, Kupang: Pemerintah Timor Leste belum memiliki dana cukup untuk memberikan ganti rugi atas aset pemerintah Indonesia, BUMN dan swasta maupun aset WNI yang ditinggalkan di bekas provinsi ke-27 tersebut pasca jajak pendapat 1999. Namun pemerintah Indonesia akan terus berupaya agar seluruh aset dapat diganti apabila ekonomi negara bentukan PBB itu sudah normal.Duta Besar RI untuk Timor Leste Ahmad Bey Sofwan yang dihubungi di Kupang, Sabtu (19/3) menegaskan, dengan terbentuknya Komisi Kebenaran dan Persahabatan maka diharapkan masalah penyelesaian aset Indonesia bisa dibahas. "Pemerintah Indonesia sudah berupaya. Tetapi Timor Leste kesulitan keuangan. Ekonomi negara itu belum stabil. Mereka mau dapatkan uang dari mana untuk mengganti aset Indonesia," kata Ahmad usai mendampingi Menteri Transportasi, Komunikasi dan Pekerjaan Umum Timor Leste Ovidio de Jesus Amaral, yang bertemu dengan Gubernur NTT Piet A Tallo.Menurutnya, pemerintah Timor Leste belum memiliki aturan untuk masalah aset, sehingga untuk sementara, seluruh aset yang ditinggalkan masih dalam status quo. "WNI yang pernah menetap di Tim Tim sudah berulang kali mendesak pemerintah RI untuk memberikan ganti rugi terhadap seluruh aset mereka," tegasnya.Total aset Indonesia yang berada di Timor Leste diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah yang tediri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Aset tidak bergerak yang ditinggalkan seperti gedung pemerintah, jalan dan jembatan, tanah dan infrastruktur lainnya. Sedangkan aset bergerak terdiri dari hewan dan kendaraan.Jems de Fortuna