TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Malaysia akan melakukan verifikasi bersama untuk mengetahui status wilayah Tanjung Datu di Kalimantan Barat. Tentara Nasional Indonesia tetap akan menempatkan pasukan di wilayah sengketa kedua negara itu. (Baca : Indonesia-Malaysia Bahas Tanjung Datu)

"Semua kegiatan dihentikan, tidak ada kegiatan militer," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 5 Juni 2014. Dia mengatakan kebijakan ini segaris dengan hasil pertemuan Indonesia dan Malaysia.

Tak hanya kegiatan militer, Moeldoko menyebutkan, penegakan hukum yang menimbulkan situasi buruk juga dihentikan. Kedua negara juga akan melakukan verifikasi bersama guna mengetahui status wilayah ini. Verifikasi bersama akan diselesaikan pada Juni ini.

Moeldoko tak menampik adanya perbedaan tafsir mengenai status wilayah ini. Moeldoko menyebut daerah ini sebagai wilayah abu-abu. "Ini yang harus diselesaikan dulu," kata Moeldoko. (Lihat : Malaysia Hentikan Pembangunan Mercu Suar di Tanjung Datu)

Menurut Moeldoko, TNI akan melakukan langkah jangka pendek. Misalnya meninjau ulang keberadaan pasukan dan membangun pos militer di perbatasan. Ihwal pembangunan mercusuar oleh Malaysia, Moeldoko menegaskan bahwa pembangunan tersebut baru rampung 60 persen. (Baca : TNI Bangun Pangkalan Militer di Tanjung Datu)

Sebelumnya, hubungan kedua negara ini menegang sejak Ahad, 19 Mei lalu, lantaran Malaysia berupaya membangun mercusuar di Tanjung Datu. TNI Angkatan Laut memperoleh informasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang menemukan aktivitas di lokasi sengketa itu. Sebuah kapal milik Dirjen Perhubungan Laut melihat enam kapal berbendera Malaysia bergerak di lokasi tersebut.

WAYAN AGUS PURNOMO