TEMPO.CO, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta agar pihak keamanan tegas untuk mengantisipasi kasus kekerasan akibat intoleransi beragama agar tidak merembet ke Jawa Barat. "Siapa pun, termasuk umat Islam sendiri, kalau anarkistis, dicegah. Aparat penegak hukum harus tegas dan tidak memihak salah satu kelompok," katanya di Bandung, Rabu, 4 Juni 2014.
Menurut dia, jangan melulu mengaitkan soal kasus penutupan rumah yang digunakan sebagai tempat ibadah dengan agama. Pemerintah menjamin kebebasan beragama, tapi ada aturan-aturan yang harus dipenuhi secara prosedural. "Kesalahan prosedur tidak harus diluruskan dengan kekerasan," ujarnya.
Sejauh ini Deddy belum mendapat laporan soal ancaman penutupan gereja di Cianjur yang dikeluhkan Ketua Badan Kerja Sama Antar Gereja-gereja Cianjur Oferlin Hia kepada Komnas HAM, Senin, 2 Juni 2014. "Aku belum dapat kabar soal itu," ujarnya.
Di Komnas HAM, Oferlin Hia mengklaim gereja itu sudah ada sejak 1977 dan terancam tidak bisa digunakan. Penduduk setempat menggunakan surat keputusan bersama dua menteri sebagai landasan untuk melarang kegiatan ibadah. Padahal SKB itu keluar pada 2006.
Sehari sebelumnya, pengamat politik Universitas Padjadjaran Muradi mengatakan khawatir kasus intoleran yang terjadi di Sleman, Yogyakarta, akan merembet ke Jawa Barat. "Kasus kekerasan di Yogyakarta itu bukan tidak mungkin terjadi di Jawa Barat," katanya di Bandung, 3 Juni 2014.
Muradi beralasan, sejumlah wilayah di Jawa Barat punya potensi meletupkan kasus serupa. Ada tiga wilayah di Jawa Barat yang berpotensi terjadi kasus serupa. Pertawa di wilayah Tasikmalaya dengan bangunan isu minoritas dan agama, lalu Cirebon dan Kuningan yang memiliki problem isu minoritas dan agama selain karakter masyarakatnya yang cepat panas, lalu di wilayah Bogor-Cianjur yang banyak disebut sebagai basis aliran agama tertentu. "Tiga daerah itu punya preposisi dan komposisi masyarakat yang timpang," ujarnya.
Untuk mencegahnya, Muradi menyarankan agar masyarakat sipil terus-menerus mengkampanyekan isu keberagaman agar isu yang sifatnya SARA tidak dominan. Pemerintah daerah diminta agar proaktif mengawasi potensi konflik yang mungkin terjadi.
Mahfud Md Tegaskan Indonesia Bukan Negara Agama, tapi Negara Beragama
1 hari lalu
Mahfud Md Tegaskan Indonesia Bukan Negara Agama, tapi Negara Beragama
Mahfud Md, mengatakan relasi agama dan negara bagi Indonesia sebenarnya sudah selesai secara tuntas. Dia menegaskan bahwa Indonesia bukan negara agama, tapi negara beragama.
