Panwas Cari Obor Rakyat Antisipasi Gugatan Pilpres  

Reporter

Rabu, 4 Juni 2014 16:39 WIB

Ilustrasi kampanye hitam

TEMPO.CO, Tuban - Panitia Pengawas Pemilu Tuban, Edy Thoyibi, mengatakan pihaknya telah mengamankan sejumlah tabloid Obor Rakyat. Tabloid tersebut kini dijadikan bukti dan jika sewaktu-waktu muncul proses gugatan sengketa hasil pemilu presiden.

Di Tuban, kata dia, ada sejumlah lembaga di dua kecamatan yang mendapat kiriman tabloid Obor Rakyat. Yaitu Kecamatan Widang dengan dua pondok pesantren dikirimi tabloid dan Kecamatan Kerek dengan sebelas pondok pesantren yang juga dikirimi tabloid ini. “Kami sedang melacaknya,” ujarnya kepada Tempo, Rabu, 4 Juni 2014.

Edy menyebutkan, pada edisi kedua ini, Panwas Tuban sempat melacak pengirimnya di sebuah tempat di Jakarta Timur. Namun, begitu dilacak, ternyata alamat itu bodong alias alamat palsu.

Tabloid Obor Rakyat dikabarkan beredar merata di seluruh pondok pesantren di Kabupaten Tuban. Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tuban memperkirakan sekitar 5.000 eksemplar tabloid itu masuk Tuban.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Tuban Go Tjong Ping mengatakan ada sekitar 100 pondok pesantren di Tuban. Dan rata-rata satu pesantren mendapat kiriman 50 eksemplar. “Sudah sepekan ini beredar di pesantren,” kata Tjong Ping kepada Tempo, Rabu, 4 Juni 2014.

Ia mengaku sudah menyita 50 eksemplar majalah itu dari salah satu pesantren. Tjong Ping mengatakan dirinya mendapat pengaduan dari sejumlah pengelola pondok. Salah satu di antaranya Pondok Aziz di Kecamatan Plumpang, yang menyebutkan telah dikirimi 50 eksemplar tabloid Obor Rakyat.

Kabupaten Tuban merupakan basis partai pendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Di sini, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat 14 kursi DPRD pada pemilu legislatif 2014. Sedangkan PDI Perjuangan mendapatkan lima kursi DPRD Tuban. Dua partai ini adalah pendukung pasangan Jokowi-JK untuk pemilu presiden 2014.

SUJATMIKO

Berita Terpopuler
Hal yang Akan Terjadi Jika Jins Tak Pernah Dicuci
Ditabrak Kereta, Direktur BNPB Kritis
Rekening Dana Kampanye Jokowi Hanya Tiga
SBY Sebut Kinerja Sepuluh Kementerian Buruk






Berita terkait

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

2 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

3 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

3 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

4 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

5 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

5 hari lalu

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

Hakim MK Enny Nurbaningsih menyoroti peran Bawaslu saat membacakan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

5 hari lalu

Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg mulai 29 April setelah membacakan putusan sengketa Pilpres hari ini.

Baca Selengkapnya