Kasus Haji, PPATK: Rekening Anggito Mencurigakan  

Reporter

Senin, 2 Juni 2014 08:16 WIB

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Anggito Abimanyu saat dilantik menjadi Dirjen Haji dan Umroh Kemenag di kantor Kemenag jakarta, (26/6). Anggito Abimanyu diangkat menjadi dirjen haji dan umroh menggantikan pejabat sebelumnya Slamet Riyanto. ANTARA/Humas Kemenag

TEMPO.CO, Jakarta - Nama mantan Direktur Jenderal Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu mencuat setelah dikaitkan dengan kasus penyelenggaraan haji yang telah menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka. Anggito disebut tengah dibidik KPK karena diduga memberikan fasilitas gratis kepada sedikitnya 25 anggota rombongan calon haji pada Oktober 2012.

Belakangan, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf, saat diwawancarai Tempo pada akhir pekan lalu, mengatakan sudah mengirimkan laporan hasil analisis (LHA) pejabat-pejabat kementerian kepada KPK. LHA Menteri Agama Suryadharma, Anggito, hingga pejabat kementerian lain telah dikirimkan.

Hasilnya, kata dia, ada indikasi yang mencurigakan dalam rekening akademikus Universitas Gadjah Mada yang pernah terlibat kasus dugaan plagiat tersebut. "Jika kami kirim rekening ke penegak hukum, berarti ada yang mencurigakan (di rekening Anggito), " kata Yusuf.

Tapi ia menolak menyebut maksud "mencurigakan" itu. "Saya tak bisa jawab, takut berdosa. Pokoknya, kami memberi input kondisi keuangan yang bersangkutan. Nanti penyidik KPK yang bertanya kepada dia: ada setoran sekian ke rekeningnya itu dari mana, untuk kepentingan apa," kata Yusuf.

FEBRIANA FIRDAUS


Berita lain:
Perubahan Haji Era Anggito
Warga Sleman Bubarkan Ibadah Umat Kristen
Pakar Tata Negara Usulkan Kompilasi UU Pemilu
Cari iPhone Hilang, Berteriaklah
Proyek Chevron Terganjal Korupsi SKK Migas

Amerika Akui Warganya Jihadis Suriah

Berita terkait

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

10 hari lalu

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

Kementerian Agama sedang menyiapkan dokumen dan memproses visa jemaah haji regular Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

11 hari lalu

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

Tim ini dibentuk sebagai upaya Kemenag dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi besar yang terdapat dalam zakat dan wakaf.

Baca Selengkapnya

Idul Fitri 1445 H, Kapolri Singgung soal Toleransi

22 hari lalu

Idul Fitri 1445 H, Kapolri Singgung soal Toleransi

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 H. Ia menyinggung tentang toleransi.

Baca Selengkapnya

Simak Perbedaan Metode Hilal dan Hisab Penentu 1 Syawal Hari Idul Fitri atau Lebaran 2024

23 hari lalu

Simak Perbedaan Metode Hilal dan Hisab Penentu 1 Syawal Hari Idul Fitri atau Lebaran 2024

Menentukan 1 syawal Idul Fitri atau lebaran terdapat metode hisab dan rukyatul hilal. Apa perbedaan kedua sistem itu?

Baca Selengkapnya

Sidang Isbat Menjelang Lebaran, Diadakan pada 9 April 2024 hingga Pemantauan Hilal di 120 Lokasi

24 hari lalu

Sidang Isbat Menjelang Lebaran, Diadakan pada 9 April 2024 hingga Pemantauan Hilal di 120 Lokasi

Sidang isbat akan diawali dengan Seminar Pemaparan Posisi Hilal oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama

Baca Selengkapnya

Jemaah Masjid Aolia Gunungkidul Sudah Rayakan Idul Fitri, Begini Asal Usul Jemaah Mbah Benu

25 hari lalu

Jemaah Masjid Aolia Gunungkidul Sudah Rayakan Idul Fitri, Begini Asal Usul Jemaah Mbah Benu

Jemaah Masjid Aolia di Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta telah merayakan Idul Fitri. Bagaimana asal usul jemaah asuhan Mbah Benu ini?

Baca Selengkapnya

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

28 hari lalu

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Juli 2024, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

33 hari lalu

Juli 2024, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

Kemenag mewajibkan calon pengantin ikut bimbingan perkawinan. Jika tidak, pengantin tak bisa mencetak buku nikah.

Baca Selengkapnya

Ditjen Bimas Hindu Bahas Peradilan Agama Hindu dengan PPTKHI

41 hari lalu

Ditjen Bimas Hindu Bahas Peradilan Agama Hindu dengan PPTKHI

Tercapai tiga rekomendasi yang disepakati 13 PTKH.

Baca Selengkapnya