TEMPO.CO , Yogyakarta - Koordinator Jaringan Gusdurian Indonesia--yang fokus pada pluralisme--, Alissa Wahid mendesak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwopno X dan Kepolisian Daerah DIY memberikan respon cepat dan tegas terhadap semua pelaku aksi intoleran dalam sejumlah kasus beberapa hari belakangan. Hal ini terkait penyerangan umat Katolik dan rumah ibadah Kristen.
"DIY jelas sedang mengalami darurat toleransi, harus ada tindakan cepat, tepat dan tegas," kata Alissa yang juga putri Abdurrahman Wahid Presiden RI keempat saat dihubungi oleh Tempo pada Ahad, 1 Juni 2014.
Dalam catatan Tempo, sebulan belakangan, muncul berbagai aksi intoleran yang menyasar kelompok minoritas non muslim di DIY. Setelah ada sejumlah protes kelompok intoleran terkait sengketa tempat ibadah di Gunungkidul dan berujung ke pemukulan seorang aktivis lintas iman awal Mei lalu, pada Kamis kemarin belasan pria yang mengenakan baju gamis menyerang jemaat katholik saat sedang menggelar ibadah Rosario di rumah bos Penerbit Galang Press, Julius Felicianus. (Baca: Umat Katolik di Sleman Diserang Kelompok Bergamis)
Aksi intoleran kembali muncul pada Ahad siang, 1 Juni 2014 saat sekelompok pria bersorban menggepung Gereja Panthekosta di Indonesia Elshaddai di Dusun Pangukan, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. (Baca: Warga Sleman Bubarkan Ibadah Umat Kristen)
Menurut Alissa, tidak adanya ketegasan penindakan dari aparatur negara terhadap pelaku kekerasan dalam aksi-aksi intoleran di DIY selama ini terbukti memicu bertambahnya kasus serupa dari tahun ke tahun. Dia berpendapat semestinya Pemerintah Daerah DIY dan Polda DIY melakukan pendekatan dengan perspektif perlindungan hak semua warga negara dalam menjalankan keyakinannya dan bukan sekedar menjaga stabilitas keamanan.
"Seharusnya seperti orang tua yang menegakkan aturan di rumah, kalau tidak, anak-anak bisa merajalela bertindak sesukanya karena ketika mengamuk dituruti kemauannya," kata dia.
Sosiolog UGM, Najib Azca berpendapat sama. Menurut dia sikap tegas Sultan dan Kapolda DIY perlu dinyatakan secara lebih ekspresif terhadap kelompok intoleran. "Harus ada pesan kuat, tak ada tempat bagi intoleransi di DIY," kata dia. (
