DPR Minta Ratifikasi Konvensi Tembakau Ditunda

Reporter

Jumat, 30 Mei 2014 12:43 WIB

Seorang pekerja menggulung sebuah cerutu dalam inaugurasi Festival Cerutu ke-15 di Havana, Kuba, Selasa (26/2). Para penggemar cerutu dari seluruh dunia datang ke Kuba selema perayaan tahunan ini untuk mengunjungi kebun dan pabrik tembakau dan menikmati merek-mere cerutu yang baru. AP/Ramon Espinosa

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie meminta ratifikasi konvensi pengendalian tembakau (FCTC) ditunda. Menurut Nafsiah, permintaan ini disampaikan oleh Marzuki kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lewat surat yang dilayangkannya pada 16 Mei lalu.

"Saya dapat tembusan surat dari pimpinan DPR ke Presiden SBY minta ratifikasi ditunda," kata Nafsiah saat memberikan sambutan dalam acara konferensi nasional tentang tembakau di Jakarta, Jumat, 30 Mei 2014. (Baca: Kata Mendag, Ratifikasi Tembakau Belum Waktunya)

Marzuki, ujar dia, diminta Badan Legislasi DPR untuk menunda ratifikasi konvensi FCTC. Alasannya, Badan Legislasi DPR sedang membuat Rancangan Undang-Undang Pertembakauan. "Target mereka sebelum akhir masa sidang selesai," ujarnya.

Nafsiah menilai DPR salah paham dengan FCTC. Menurut dia, aturan ini tak membahas perihal industri, perdagangan, dan petani. "FCTC hanya mengatur tentang kesehatan masyarakat, konsumsi rokok," katanya. Ia pun menyayangkan apabila ratifikasi tersebut ditunda. (Baca: Ratifikasi FCTC Terganjal Kementerian Industri)

Ratifikasi konvensi pengendalian tembakau masih memunculkan pro dan kontra. Sejumlah pengusaha tembakau dan asosiasi yang mengatasnamakan petani tembakau menentangnya. Saat ini Indonesia merupakan satu dari dua negara di Asia yang belum meratifikasi konvensi.

April lalu, Nafsiah mengatakan Presiden SBY masih menunggu semua kementerian atau lembaga sepakat dengan ratifikasi ini. "Sekarang tinggal Kementerian Perindustrian yang belum setuju." (Baca: WHO Desak SBY Ratifikasi Pengendalian Tembakau)

NUR ALFIYAH


Terpopuler:
Tim Hukum Jokowi Minta Setop Politisasi Kasus Bus
Umat Katolik di Sleman Diserang Kelompok Bergamis
Jokowi Dihadiahi Segenggam Lumpur Lapindo

Berita terkait

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

11 jam lalu

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

3 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

5 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Polres Jayapura Tangkap Ceria yang Jual Sabu di Diaper MamyPoko

5 hari lalu

Polres Jayapura Tangkap Ceria yang Jual Sabu di Diaper MamyPoko

Polisi menangkap perempuan berinisial SJ alias Ceria, 43 tahun, karena menjual narkotika jenis sabu.

Baca Selengkapnya

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

8 hari lalu

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

Kementerian Kesehatan membantu warga terdampak Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara dengan penyediaan masker.

Baca Selengkapnya

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

9 hari lalu

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes mengirimkan tim khusus ke area banjir Musi Rawas Utara. Salah satu tugasnya untuk antisipasi penyakit pasca banjir.

Baca Selengkapnya

Operator Kereta Deutsche Bahn di Jerman Akan Melarang Merokok Ganja di Area Stasiun

10 hari lalu

Operator Kereta Deutsche Bahn di Jerman Akan Melarang Merokok Ganja di Area Stasiun

Operator kereta di Jerman Deutsche Bahn (DB) mengumumkan melarang merokok ganja di area-area stasiun per 1 Juni 2024.

Baca Selengkapnya

Pakta Konsumen Nasional Minta Pemerintah Penuhi Hak Konsumen Tembakau

11 hari lalu

Pakta Konsumen Nasional Minta Pemerintah Penuhi Hak Konsumen Tembakau

Pakta Konsumen Nasional meminta pemerintah untuk memenuhi hak konsumen tembakau di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

19 hari lalu

Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

Kementerian Kesehatan mencatat hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemui di Pos Kesehatan Mudik Idulfitri 1445 H/2024 M.

Baca Selengkapnya

Tersinggung Tak Diberi Utang, Pemuda di Kembangan Bakar Warung Rokok

25 hari lalu

Tersinggung Tak Diberi Utang, Pemuda di Kembangan Bakar Warung Rokok

Tersinggung tak boleh utang rokok, pelaku membakar warung dengan melempar botol bensin dan tisu yang telah dibakar.

Baca Selengkapnya