TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung akan membentuk tim untuk menyusun daftar kekayaan yang dia miliki. Dia mengatakan pengurusan data kekayaan bukanlah perkara mudah. "Setelah konsultasi dengan KPK, segera saya buat tim untuk melaporkan sedetail mungkin," katanya di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 28 Mei 2014.
Setelah daftar hartanya tersusun, Chairul akan segera melaporkannya ke KPK. Selama ini ia tidak melaporkan asetnya karena sebagai pengusaha ia tidak wajib melapor. Namun, setelah diangkat menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, ia wajib menyampaikan data ihwal seluruh pundi-pundi hartanya. (Baca: Punya Rp 46 T, Chairul Tanjung Belum Lapor ke KPK)
Pada November 2013, Chairul mendapat predikat orang terkaya kelima di Indonesia versi majalah ekonomi, Forbes. Dia diperkirakan memiliki aset bersih sekitar US$ 4 miliar atau sekitar Rp 46 triliun. Kekayaan Chairul ini melesat ketimbang Maret 2013 yang menurut Forbes sebesar US$ 3,4 miliar atau sekitar Rp 39 triliun. (Baca: Chairul Tanjung Janji Tak Bisa Disuap)
Menurut Forbes, pria berusia 51 tahun itu memperoleh sebagian besar harta dari imperium bisnis medianya, yakni Trans Corp, yang menguasai Trans TV, Trans 7, dan Transvision (dulu Telkomvision). Chairul juga menjadi pemegang saham pengendali Bank Mega, Carrefour Indonesia, dan sejumlah gerai waralaba seperti Mango dan Versace. (Baca pula: Sokong Demokrat, Isi Dompet CT Rp 46 Triliun)
HUSSEIN ABRI YUSUF MUDA DONGORAN
Terpopuler
Berita terkait
KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini
2 jam lalu
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sudah 2 kali mangkir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya dan tengah mengajukan praperadilan.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru
6 jam lalu
KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaBabak Baru Konflik KPK
11 jam lalu
Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City
11 jam lalu
KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.
Baca SelengkapnyaMantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK
11 jam lalu
Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.
Baca SelengkapnyaPraperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang
13 jam lalu
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.
Baca SelengkapnyaDua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini
15 jam lalu
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja
20 jam lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
2 hari lalu
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah
Baca SelengkapnyaDugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
2 hari lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.
Baca Selengkapnya