TEMPO Interaktif, Jakarta: Sidang Paripurna DPR yang dilakukan hingga Selasa (15/3) malam diwarnai penolakan sejumlah fraksi terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Fraksi yang menolak adalah PDIP, PKB, PKS, PAN dan PDS. Adapun dua fraksi yang menyatakan menerima Partai Demokrat dan Bintang Pelopor Demokrasi (BPD). Adapun fraksi PPP dan Golkar cenderung menerima kebijakan pemerintah. Tjahjo Kumolo yang menjadi Ketua Fraksi PDIP menyatakan kebijakan pemerintah itu memberikan dampak semakin miskinnya masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena meningkatnya pengeluaran rakyat kecil dari kenaikan harga BBM. "Rakyat miskin akan semakin miskin, dan yang setengah miskin menjadi semakin miskin," katanya dalam pernyataan fraksinya. Dalam paparannya Tjahyo menyebutkan fakta empirik di lapangan membuktikan bahwa kenaikan BBM antara 22,2%-47% mengakibatkan kenaikan harga 20-30%. "Sehingga yang merasakan dampak kenaikan dari BBM adalah rakyat kecil," ujarnya.Juru bicara PKS, Zulkifli Mansyah, menyatakan seharusnya pemerintah mencari alternatif-alternatif lain menghadapi kenaikan harga BBM di pasaran dunia. Menurut PKS, dampak sosialekonomi yang ditanggung masyarakat setelah kebijakan diambil lebih besar negatifnya dibandingkan dampak positif yang diharapkan pemerintah. "Dana kompensasi belum dapat dinikmati karena masih dalam pembahasan dengan DPR, sementara masyarakat miskin telah merasakan imbas dari kenaikan harga," katanya. Sementara Fraksi Golkar dalam paparannya menyatakan kebijakan BBM sebagai bentuk konsekuensilogis dari kenaikan harga minyak di pasaran dunia. Namun Golkar menyoroti perlunya pengendalian dari dampak buruk kebijakan kenaikan harga. Fraksi Golkar mengusulkan pembahasan kenaikan harga BBM diserahkan ke Panitia Anggaran untuk dibahas lebih lanjut dan pemerintah perlu segera melaksanakan pembahasan APBN perubahan sehingga dana kompensasi dapat segera turun. Rapat paripurna ini dimulai sejak pukul 14.00 WIB yang dihadiri 489 anggota DPR. Sampai pukul 21.00 WIB rapat belum sepakat apakah DPR akan mengeluarkan sikap politik atau tidak. Untuk memecah kebuntuan, pimpinan DPR menskor sidang dan melakukan konsultasi dengan pimpinan fraksi. Yuliawati-Tempo