TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan membuat 25 mercusuar di titik terluar negara Indonesia yang berbatasan dengan Singapura, Timor Lorosae, Malaysia dan Filipina. "Pembangunan 25 mercucuar itu membutuhkan dana Rp 40 sampai 50 miliar,"kata Menteri Perhubungan Hatta Radjasa, kepada wartawan, usai rapat di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (15/3).Menurut Hatta, sebagian dari pembangunan mercusuar itusudah selesai. Selebihnya belum karena dananya masihkurang. Kalau pun tidak ada, pihaknya akan mengambildana dari alokasi lain. Kapan 25 mercusuar itu selesai? "Kalau Menteri Keuangan memberi uang, tahun 2005 ini bisa selesai semua,"katanya. Pembangunan mercusuar itu, menurut Hatta, memiliki dua fungsi. Pertama, mengamankan jalur laut dan mengingatkan bahwa daerah itu dangkal. Kedua, mengklaim bahwa itu daerah kedauatan Indonesia. "Kita kalah di Ligitan itu salah satu pertimbangannya karena Inggris pernah membuat mercusuar,"kata Hatta.Pemasangan mercusuar yang saat ini dilakukan di KarangUnarang, menurut Hatta, sangat penting buat Indonesia.Sebelumnya Departemen Perhubungan pernah memasangmercusuar disana, namun pekerjanya ditangkap Malaysiadan dijemur selama empat jam. Indonesia marah danprotes atas tindakan itu. "Lalu sekarang kita bikindan dikawal Angkatan laut,"katanya.Diingatkannya, Indonesia memiliki alur laut kepulauanIndonesia (ALKI) dan tergabung dalam InternationalMaritim Organization (IMO). "Sebagai negara yangtergabung dalam IMO, maka kita wajib mengamankanaur-alur pelayaran. Dan sekaligus itu juga merupakanklaim wilayah kedaulatan kita,"ujarnya. Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS., pembangunan mercusuar itu merupakan salah satu kewajiban Indonesia sebagai negara kepulauan. "Saya kira itu sebagai kewajiban kita sebagai negara kepulauan untuk memberikan jaminan keamanan navigasi di alur lautkepulauan,"kata Widodo.Indonesia, menurut Widodo, menjadikan proses diplomasi sebagai acuan penyelesaian masalah klaim tumpang tindih blok Ambalat ini ke depan. "Intinya delimitasibatas maritim ini diselesaikan bersama,"kata mantanPanglima TNI ini.Proses penyelesaian secara diplomatik, menurut Widodo, tak lantas membuat Indonesia harus mengurangi kekuatan yang menjaga daerah sengketa tersebut. "Misi Angkatan Laut di sana sebagai bagian dari untuk menjaga kedaulatan dan dan mengamankan kepentingan nasional yurisdiksi kita,"ujarnya.Kehadiran marinir di laut wilayah dan yurisdiksi Indonesia, menurut Widodo, adalah hal yang wajar. Namun, Widono tak bisa memperkirakan penyelesaian sengketa diBlok Ambalat. "Tidak ada. Belum ada gambaran waktu. Tapi sebetulnya dengan semangat untuk segera bicara hal-hal yang bersifat teknis dalam rangka delimitasi batas maritim, ini suatu kemajuan,"kata Widodo.Abdul Manan