TEMPO Interaktif, Jakarta: Sejumlah pendiri PDI Perjuangan menolak adanya hak prerogatif dan formatur tunggaldalam Kongres PDIP di Bali, akhir Maret ini. "Formatur harus banyak, dan dipilih dalam kongres. Kami menolak calon tunggal karena ini tidak sesuai dengan demokrasi," ujar Abdul Madjiddalam konperensi pers di gedung litbang PDIP, Sabtu (12/3). Ikut mendampingi Abdul Madjid, yang pernah menjadi pimpinan Partai Nasional Indonesia, adalah Kwik Kian Gie dan Laksamana Sukardi. Menurut Madjid, sikap pendiri yang kedua adalah menolak adanya ketentuan hak prerogatif ketua umum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PDIP yang bakal diputuskan dalam kongres. Memang bisa saja hal ini digunakan untuk kebaikan, ujar Madjid, tapi mungkin juga digunakan untuk kejelekan. Dijelaskan, dua sikap itu menjadi ukuran apakah Kongres PDIP di Bali suksesatau tidak. Madjid mengaku prihatin dengan kondisi PDIP saat ini. Diingatkan bahwa PDIP harus adalah partai rakyat dan harus berjuang untuk rakyat. Jika di dalam kongres mendatang PDIP sudah memikirkan rakyat, kongres baru bisa dinyatakan sukses. "Kongres juga harus bottom up tidak boleh top down. Ini bukan demokrasi lagi," ujarnya. Ketika ditanya, apakah sikap pendiri itu bentk penolakan kepada Megawati, Madjid membantah. "Mau yang terpilih Ibu Mega, atau Pak Kwik, pendiri tidak masalah. Asal caranya demokratis,"katanya. Menurutnya, dukungan pendiri terhadap satu calon ketua umum belum bisa ditentukan. Hal senada juga dilontarkan Kwik Kian Gie. Menurut Kwik, hal ini dikarenakan belum terlihat siapa yang pantas untuk menjadi ketua umum. Madjid menambahkan, syarat ketua umum tidak boleh terlalu berat agar tidak menyulitkan calon yang ingin maju. Menurutnya, jangan sampai ada syarat bahwa yang belum pernah menjadi ketua umum tidak boleh menjadi calon. Jika dalam kongres mendatang, pendiri menganggap kongres tidak demokratis, mereka akan protes baik bersuara atau tertulis. "Tapi tidak membentuk partai baru, kalau itu namanya ngambek," ujarnya. Tri Susanti - Tempo