Panglima TNI: Indonesia Tak Butuh Kapal Induk  

Reporter

Senin, 19 Mei 2014 13:16 WIB

Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yang bersandar di Pulau Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko mengatakan bahwa TNI tak membutuhkan kapal induk untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan. Pernyataan Moeldoko tersebut disampaikan setelah membuka latihan gabungan tiga matra TNI di Taxy Way Echo Skuadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 19 Mei 2014.

"Kapal induk tak sesuai dengan doktrin TNI," kata Moeldoko kepada wartawan sambil tersenyum.

Menurut dia, kebutuhan kapal pengangkut pesawat tempur tak begitu perlu untuk TNI. Sebab, TNI bisa memanfaatkan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke untuk menyimpan, menyiagakan, dan mendaratkan pesawat-pesawat milik TNI AU. Dengan kata lain, pulau-pulau kecil Indonesia sudah seperti kapal induk.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Marsetio membenarkan argumen Panglima Jenderal Moeldoko. Menurut dia, doktrin yang dianut TNI AL saat ini adalah Green Water Navy atau tentara yang tak keluar dari perairan Indonesia. "Hanya negara penganut Blue Water Navy (negara yang berlayar hingga ke perairan internasional) yang butuh kapal induk," kata Marsetio.

Negara penganut Blue Water Navy, dia melanjutkan, cenderung negara agresor yang bisa mengancam kedaulatan negara lain. Sedangkan Indonesia adalah negara cinta damai yang lebih mementingkan kedaulatan wilayahnya.

Saat ini TNI Angkatan Laut sedang menunggu kehadiran tiga unit kapal perang baru jenis multi-role light fregat buatan Inggris. Ketiga kapal perang tersebut bakal dinamai KRI Bung Tomo, KRI John Lee, dan KRI Usman Harun. Ketiga kapal tersebut bakal dipasangi sejumlah senjata rudal, roket, dan radar jenis baru. (Baca juga: Belanda Bantu PT PAL Produksi Kapal Perusak Rudal)

Nama KRI Usman Harun sempat diprotes pemerintah Singapura karena diambil dari nama dua anggota Komando Korps Marinir yang mengebom kawasan elite di Singapura beberapa puluh tahun silam. (Baca: Moeldoko Didesak Jelaskan Kata 'Maaf' ke Singapura)

INDRA WIJAYA



Berita utama:
Jadi Cawapres, Ini Daftar Kebijakan Kontroversi JK
Pengurus PDIP Kecewa Mega Memilih JK
Petinggi Golkar Diam-diam Kunjungi Jokowi Pagi Ini













Advertising
Advertising

Berita terkait

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

13 hari lalu

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.

Baca Selengkapnya

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

32 hari lalu

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.

Baca Selengkapnya

Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

34 hari lalu

Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

Bos PT SHB Enik Waldkonig mengaku menemui sejumlah lembaga negara saat mau menawarkan program ferienjob ke universitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

35 hari lalu

KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan rapat evaluasi terkait program magang ferienjob 2023 pada minggu lalu.

Baca Selengkapnya

Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

35 hari lalu

Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

KSP Moeldoko mengatakan baru tahu soal ferienjob dan minta diadakan rapat untuk membahasnya.

Baca Selengkapnya

Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

36 hari lalu

Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat.

Baca Selengkapnya

KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

36 hari lalu

KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Baca Selengkapnya

Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

52 hari lalu

Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.

Baca Selengkapnya

AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

58 hari lalu

AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja

Baca Selengkapnya

Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

6 Maret 2024

Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

Beberapa kali laporan investigasi dan cover Majalah Tempo pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh berbagai pihak. Soal apa saja, dan siapa pelapornya?

Baca Selengkapnya