Prabowo Subianto membuka kertas berisi orasi politiknya dihadapan puluhan ribu buruh dalam peringatan Hari Buruh Sedunia atau lebih dikenal dengan sebutan May Day yang diselenggarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Selatan (1/5). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Ade Armando, menilai keputusan Prabowo Subianto memilih rumah bekas kediaman Presiden RI pertama, Sukarno, di kawasan Cipinang Cempedak tak tepat. "Pemilihannya janggal karena tak ada korelasinya sama sekali," kata Ade saat dihubungi Tempo, Senin, 19 Mei 2014.
Menurut Ade, Prabowo tak memiliki hubungan masa lalu yang kental dengan Sukarno. Bahkan keluarga Prabowo pernah punya hubungan relatif buruk dengan Sukarno. Selain itu, suasana historis tentang nasionalisme juga tak terlalu melekat dengan rumah yang kini dikenal sebagai Rumah Polonia itu.
Justru, kata Ade, pemilihan Rumah Polonia mengesankan ketakutan Prabowo akan citra nasionalis Jokowi. Padahal, bila ingin mendapatkan efek historis, Prabowo bisa memilih tempat lain yang lebih dekat dengan sosok Prabowo. Dibandingkan Sukarno, Prabowo justru lebih dekat dengan sejarah Soeharto.
Ade juga menilai pemilihan bekas kediaman Sukarno sebagai rumah pemenangan Prabowo tak akan membantu mendongkrak citra Prabowo-Hatta. "Justru akan tampak janggal, tak ada hubungan sama sekali." (Baca juga: Alasan Prabowo-Hatta Deklarasi di RumahPolonia)
Siang ini Prabowo berencana mendeklarasikan akan maju menghadapi pemilihan presiden 9 Juli mendatang bersama Hatta Rajasa. Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu didaulat sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo atas hasil kesepakatan pimpinan partai koalisi lainnya. Prabowo-Hatta didukung oleh Gerindra, PAN, PKS, dan PPP.
Deklarasi Prabowo-Hatta rencananya dilangsungkan pukul 13.00 WIB. Sedangkan pendaftaran ke KPU rencananya baru akan dilakukan besok, Selasa, 20 Mei 2014.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.