TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Malaysia melalui Kedutaan Besar Malaysia menyatakan keberatan dengan demo-demo masyarakat Indonesia di Kedutaan Besar Malaysia. Kedubes Malaysia mengharapkan agar protes Indonesia tidak sampai melampaui batas, hingga menimbulkan aksi anarkis. "Mereka mengeluhkan aksi-aksi protes, membuat mereka tidak nyaman,"ujar Hidayat Nur Wahid, ketua MPR seusai bertemu dengan Meriam HJ Yaacob, sekretaris pertama Kedubes Malaysia di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Kamis (10/3).Dalam pertemuan tersebut Hidayat meminta pemerintah Malaysia harus memahami aksi demo masyarakat. "Aksi demo tersebut merupakan bentuk dialektika dari keinginan publik menyampaikan perasaannya dalam membela negara,"katanya. Dalam pertemuan tersebut, akar permasalahan ketegangan antara Malaysia dan Indonesia sebenarnya adalah klaim Malaysia terhadap Ambalat. "Penyelesaian yang paling baik adalah pemerintah Malaysia segera mencabut klaimnya terhadap Ambalat, sehingga hubungan kedua negara kembali damai,"ujar Hidayat. Menurut Ketua MPR asal Partai Keadilan Sejahtera, hendaknya Malaysia segera menarik klaim atas Ambalat dengan dasar pendekatan kemanusiaan, mengingat Indonesia saat ini sedang menghadapi masa-masa sulit seperti TKI, TKW, dan lainnya. Dalam pertemuan tersebut ketegangan akibat Ambalat tidak memberikan dampak-dampak pada pemutusan kebijakan yang tidak terkait dengan peristiwa ini. Seperti sumbangan Malaysia terhadap Aceh. "Diharapkan Malaysia tidak menarik bantuan dalam upaya memberikan bantuan terhadap rekontruksi Aceh,"kata Hidayat.Sekretaris pertama Kedubes Malaysia memahami apa disampaikan Ketua MPR Hidayat dan akan menindaklanjuti ke pemerintah dan parlemen Malaysia. "Untuk menyelesaikan persoalan Ambalat diharapkan ditempuh dengan cara damai sehingga tidak perlu ada ketegangan yang menimbulkan ketegangan lain,"kata Meriam. Yuliawati