TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Indonesia mendeteksi adanya sembilan blok eksplorasi minyak di lepas pantai Provinsi Kalimantan Timur yang membutuhkan perhatian ekstra. “Blok-blok ini terletak di perbatasan dengan Filipina, dan Malaysia,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro sebelum menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (10/3) pagi. Alasan lain pemantauan ekstra itu, kata Purnomo, karena sebagian blok-blok itu mengalami tumpang tindih pengelolaan antara beberapa perusahaan minyak raksasa. "Saya akan laporkan peta sebenarnya kepada Wakil Presiden," kata dia.Purnomo mengatakan, blok yang mengalami tumpang tindih pengelolaan adalah blok Ambalat Timur dan Ambalat antara ENI (perusahaan minyak dari Italia) dan Unocal (dari Amerika Serikat). Saat ini, kata dia, pemerintah mulai menangani masalah itu. "Ini melibatkan keputusan politik nasional," kata dia. Beberapa blok lain adalah blok TAC Bunyu, Bunyu operasi sendiri, dan JOB (joint operation body).Masalah lainnya, kata Menteri Purnomo, adalah pembuatan garis perbatasan oleh pemerintah Malaysia yang dinilai memasuki wilayah Indonesia. Ini mengakibatkan blok Ambalat menjadi wilayah konflik antara Indonesia dan Malaysia. Garis batas yang ditarik negeri jiran itu, kata dia, terlalu ke selatan. Padahal, jika Malaysia menarik garis 12 mil dari pulau Sipadan dan Ligitan, blok Ambalat belum masuk wilayah mereka.Persoalan makin mengencang, karena pada saat sama Indonesia membuat garis batas Zona Ekonomi Ekslusif sesuai konsep negara kepulauan seperti prinsip UNCLOSE (United Nations Conventional Law of The Sea). "Kalau Malaysia itu kan negara karang," kata dia. Akibat garis batas yang dibuatnya, Malaysia juga berkonflik dengan Filipina. (Budi Riza)