TEMPO Interaktif, Jakarta:Korban peristiwa Gerakan 30 September 1965/Partai Komunis Indonesia (G-30-S/PKI) dan keluarganya menggugat pemerintah dan empat bekas presiden ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, gugatan juga ditujukan kepada Soeharto, B.J. Habibie, Megawati Soekarnoputri, dan Abdurrahman Wahid.Gugatan perwakilan kelompok itu kemarin didaftarkan oleh pengacara dari LBH Jakarta. Para korban mengaku mewakili 20 juta orang. Termasuk di antara penggugat adalah Pramoedya Ananta Toer, sastrawan yang pernah dipenjarakan Orde Baru karena terlibat Lekra.Panitera Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima pendaftaran perkara itu mengatakan, gugatan itu didaftarkan sekitar pukul 11.00 WIB. Gugatan Nomor 75/PDT.G.BT/2005/PN.JKT.PST itu didaftarkan dua pengacara LBH Jakarta yang mewakili para korban. Gatot, salah seorang pengacara, mengatakan bahwa pemerintah dan para mantan presiden digugat karena dianggap telah menjalankan kebijakan diskriminatif kepada para korban. Ketidakadilan itu, menurut dia, dilakukan dengan cara-cara represif, seperti membunuh, menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang-orang yang diduga terlibat PKI.Pemerintah Soeharto, kata Gatot, dianggap melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang diduga terlibat G-30-S/PKI di instansi pemerintah dan swasta. Ini bahkan dituangkan dalam undang-undang. "Pemberhentian dan pembersihan itu dilakukan secara paksa," kata dia.Akibat kebijakan Soeharto itu, menurut dia, para korban mendapat stigma negatif di masyarakat. Mereka kehilangan pekerjaan, tidak dapat melanjutkan pendidikan, dirampas harta bendanya, serta dikekang kebebasan berekspresinya. Setelah kekuasaan Soeharto jatuh, kata Gatot, kebijakan yang diskriminatif itu tetap dilakukan pemerintah selanjutnya. Menurut dia, Presiden Habibie waktu itu tidak melakukan perlindungan dan pemenuhan hak asasi, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Padahal, kata dia, UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 menyatakan adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara. Ketika masa Habibie berakhir, DPR dan Mahkamah Agung pada 2003 telah memberikan saran dan pertimbangan agar pemerintah Presiden Megawati merehabilitasi hak-hak korban. Para korban pun telah memperingatkan Megawati, kemudian juga kepada Yudhoyono, melalui surat somasi menindaklanjuti saran itu.Namun, empat surat somasi yang dilayangkan tidak pernah dijawab. Mereka menganggap pemerintah tak beritikad baik mengembalikan hak korban. "Pemerintah dan Presiden Megawati telah lalai melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," kata dia.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati, Wahid, dan Habibie juga dinilai para korban telah melanggar UU Nomor 39/1999 tentang HAM. Para korban menganggap keempat pemerintahan itu masih memelihara dan menerapkan kebijakan yang diskriminatif.Gatot mencontohkan, belum dicabutnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16/1990 tentang penelitian khusus bagi pegawai negeri dan Keppres Nomor 28/1975 tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat G-30-S/PKI. Peraturan itu mengharuskan adanya surat keterangan yang menyatakan bebas terlibat organisasi terlarang atau PKI. "Kebijakan ini bertentangan dengan UUD 1945," ujarnya.Dalam gugatannya, para korban menuntut pemerintah agar membayar ganti rugi, baik materiil maupun imateriil, secara tunai. Ganti rugi materiil yang diminta berkisar Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar per orang dan imateriil Rp 10 miliar. Terhadap gugatan itu, Wakil Sekjen DPP PDIP Pramono Anung mengatakan, gugatan itu salah alamat. Megawati, kata dia, menghormati hak asasi setiap orang, termasuk hak sosial dan hak politik para korban peristiwa itu. Sebagai buktinya, ia mengatakan, ada anak anggota PKI yang diangkat menjadi kader dan pengurus PDIP. "Jadi Ibu Mega tidak pernah mempersoalkan hal itu (G-30-S/PKI)," ujarnya.Addie Massardi, juru bicara Presiden Wahid, mengatakan bahwa keinginan pemerintah untuk menghapus kebijakan yang diskriminatif itu sudah ada, tapi upaya-upaya itu terhambat. "Dukungan politik dari parlemen masih kurang," kata dia. Ia menyatakan tidak jadi masalah jika gugatan itu diajukan. Edy Can-Tempo