TEMPO Interaktif, Bandung: Memperingati International Women's Day yang jatuh setiap tanggal 8 Maret, ratusan orang yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Jalan Diponegoro Bandung, Selasa (8/3). Dalam aksi itu mereka menuntut pemerintah memperhatikan nasib perempuan di Indonesia, termasuk yang sudah menjadi korban kekerasan saat penjajahan Jepang ke Indonesia, jugun ianfu. Aksi ini diikuti aktivis dari berbagai elemen, antara lain KomitePembebasan Perempuan (KPP), Aliansi Gerakan ReformaAgraria (AGRA), dan Front Mahasiswa Nasional (FMN).Aksi juga diramaikan kehadiran puluhan buruh tani dan ibu rumah tangga.Dalam tuntutannya, para pengunjuk rasa mendesakpemerintah serius mengatasi kasus-kasuskekerasan terhadap perempuan. Menurut mereka,perempuan Indonesia sudah memberikan kontribusiterhadap negara, tapi kontribusi itu seolah dilupakanbegitu saja. "Bahkan, soal jual beli perempuan darizaman penjajahan Jepang sampai hari ini tidak pernahterselesaikan," ujar Novi, aktivis dari KomitePembebasan Perempuan.Emah Kastimah, 75 tahun, salah seorang perempuan yangpernah menjadi jugun ianfu mengatakan sampai hari ininasibnya tidak menentu. Warga Kota Cimahi ini mengakuhidup sebatang kara dan tidak punya penghasilan tetap.Nasib serupa dialami oleh Suhanah, 82 tahun.Beruntung, Suhanah mempunyai anak angkat yang masihbisa membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari.Dari data yang ada di Komite Pembebasan Perempuan,sampai saat ini tercatat tidak kurang dari 1.178perempuan yang pernah menjadi jugun ianfu di Bandung.Sebagian besar dari mereka, sudah meninggal. "Yangmasih hidup sekitar 78 orang," ujar Ani Herningsih,aktivis Komite Pembebasan Perempuan.Menurut Ani, sebenarnya para jugun ianfu pernahmenggelar pengadilan rakyat di Jepang yang menuntutpemerintah Jepang agar memberi dana kompensasi danmeminta maaf secara formal. Pengadilan yang digelartanggal 8 Maret 2001 itu dimenangkan oleh para korban,dan hasilnya direkomendasikan ke PBB. "Pengadilanmeminta PBB untuk mendesak pemerintah Jepang membayarkompensasi terhadap para korban," kata Ani. Nilainya,kata Ani, 5 juta yen per orang.Namun, kata Ani, melalui satu lembaga keuangan bernamaAsian Women's Fund, Jepang membuat kesepakatan denganpemerintah Indonesia yang saat itu masih dipimpinPresiden Suharto. "Waktu itu, Menteri Sosial dipegangoleh Inten Suweno," ujar Ani. Dalam kesepakatan itu,kedua belah pihak setuju agar Indonesia tidak akanmenuntut kompensasi jugun ianfu karena itu menyangkutsoal aib.Setelah itu, kata Ani, melalui Departemen Sosialpemerintah Indonesia kemudian mencari daerah mana yangmembutuhkan panti jompo. Bantuannya, kata Ani, sudahdikucurkan lewat dua termin. "Tapi panti jompo inisekarang baru ada di Jawa Timur dan Yogyakarta, dantidak ada satu pun jugun ianfu di dalamnya," ujar dia.Karena itulah, kata Ani, sampai saat ini para jugunianfu di Jawa Barat belum pernah menerima apapun daribantuan ini.Ani berharap kesepakatan antara Jepang dan Indonesiaitu harus dicabut dulu, lalu kesepakatan bisa dimulaidari nol lagi. "Mudah-mudahan bantuan di termin ketigananti bisa diterima oleh (bekas) jugun ianfu di JawaBarat," ujarnya. Rana Akbari Fitriawan-Tempo