Bakrieland Emoh Komentari Kasus Suap Bupati Bogor

Sabtu, 10 Mei 2014 14:02 WIB

Bakrieland

TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen PT Bakrieland Development Tbk menganggap kasus yang melibatkan petinggi PT Bukit Jonggol Asri (BJA), Yohan Yap, bukan lagi urusan perseroan. Pasalnya, kepemilikan saham Bakrieland--dengan kode emiten ELTY--di BJA bersifat minoritas, yakni hanya 35 persen.

Sedangkan sebagian besar atau 65 persen sisanya dimiliki PT Sentul City Tbk (BKSL). “Sebagai pemilik saham mayoritas, harusnya semua kendali BJA ada di BKSL,” kata Chief Corporate Affairs Officer Bakrieland Yudy Rizard Hakim saat dihubungi, Jumat malam, 9 Mei 2014.

Pernyataan tersebut merespons penetapan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis lalu. Dugaan korupsi itu terjadi dalam kasus pengurusan izin tukar-menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektare di Bogor, Jawa Barat. (Baca: Diterima Bertahap, Suap Bupati Bogor Rp 4,5 Miliar)

Dalam kasus itu, KPK juga menetapkan status tersangka kepada M. Zairin, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor; dan Fransiscus Xaverius Yohan Yap dari PT Bukit Jonggol Asri. Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita barang bukti uang Rp 1,5 miliar. (Baca: Kantor Rachmat Yasin Digeledah Mulai Pukul 03.00 )

Lebih jauh, Yudy menjelaskan, ketika awal-awal membentuk BJA, ELTY dan BKSL memang mempunyai kepemilikan saham masing-masing 50 persen. Namun terhitung sejak 19 April 2013, sebanyak 15 persen saham ELTY telah dibeli oleh BKSL dengan cara pembayaran tunai.

Ia mengungkapkan sisa saham ELTY di BJA sebesar 35 persen juga rencanannya akan dibeli oleh BKSL lewat skema pembayaran dengan aset. Proses pembelian 35 persen saham sisa tersebut sudah memasuki pembicaraan tahap akhir dan sudah ada di Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB). “Jadi secara prinsip kami sudah lepas, sebab mayoritas saham ada di mereka,” kata Yudy.

Mengenai penetapan Yohan Yap sebagai tersangka, Yudy tak mau berkomentar. Sebab, dengan lepasnya saham ELTY di BJA, ELTY tak lagi terkait dengan kasus tersebut.

Begitu juga soal pencegahan dua petinggi BKSL, yaitu Cahyadi Kumala Kwee alias Sui Teng dan Haryadi Kumala Kwee alias A Sie, Yudy enggan berkomentar. “Termasuk kalau Anda tanya tentang bagaimana kasus Rachmat Yasin, serta bagaimana mengurus izin di Bogor, kami sudah tak ada urusan.”

FAIZ NASHRILLAH

Berita terpopuler:
Cara Bupati Bogor Mengelak Disebut Terima Suap
Boediono Sebut Yang Mulia, JK: Saya Cukup Pak Hakim
Ini Dia Kesalahan Pertama Van Gaal kepada MU

Berita terkait

Alasan KPK Banding Vonis 6 tahun Hasbi Hasan

5 hari lalu

Alasan KPK Banding Vonis 6 tahun Hasbi Hasan

Putusan hakim itu jauh lebih ringan ketimbang tuntutan JPU KPK yang minta Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan dijatuhi hukuman 13 tahun delapan bulan.

Baca Selengkapnya

KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan

5 hari lalu

KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan

Tim Jaksa KPK telah menyerahkan memori banding dalam perkara yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

14 hari lalu

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

14 hari lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Lukas Enembe, Jaksa KPK Tuntut Bekas Kepala Dinas PUPR Papua 7 Tahun Penjara

4 Maret 2024

Kasus Suap Lukas Enembe, Jaksa KPK Tuntut Bekas Kepala Dinas PUPR Papua 7 Tahun Penjara

Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Baca Selengkapnya

Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara, KPK Jadwalkan Pemanggilan 2 Anggota TNI Hari Ini

4 Maret 2024

Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara, KPK Jadwalkan Pemanggilan 2 Anggota TNI Hari Ini

Kedua anggota TNI yang akan diperiksa KPK pada hari ini adalah ajudan Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba.

Baca Selengkapnya

Didesak Segera Tahan Firli Bahuri, Ini Respons Polri

1 Maret 2024

Didesak Segera Tahan Firli Bahuri, Ini Respons Polri

Berkas perkara Firli Bahuri dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 2 Februari lalu karena belum lengkap.

Baca Selengkapnya

Cerita Awal Pertemuan Dadan Tri Yudianto dengan Hasbi Hasan, Berawal dari Video Call Sang Istri

28 Februari 2024

Cerita Awal Pertemuan Dadan Tri Yudianto dengan Hasbi Hasan, Berawal dari Video Call Sang Istri

Dalam sidang kasus suap di Pengadilan Tipikor, Dadan Tri Yudianto beri kesaksian perkenalannya dengan sekretaris MA Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya

Hakim Kabulkan Praperadilan Helmut Hermawan, Tersangka di Kasus Dugaan Suap Eddy Hiariej

27 Februari 2024

Hakim Kabulkan Praperadilan Helmut Hermawan, Tersangka di Kasus Dugaan Suap Eddy Hiariej

Hakim menilai KPK tidak memiliki dua alat bukti yang sah saat menetapkan Helmut Hermawan sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

Hakim Tunggal PN Jaksel Tolak Gugatan MAKI, Ini Kilas Balik Jejak Perburuan Harun Masiku

22 Februari 2024

Hakim Tunggal PN Jaksel Tolak Gugatan MAKI, Ini Kilas Balik Jejak Perburuan Harun Masiku

Harun Masiku didakwa dalam kasus suap pada 2021 dan menjadi buron sampai kini. Gugatan praperadilan MAKI soal itu ditolak hakim tunggal PN Jaksel

Baca Selengkapnya