Bupati Bogor Bantah Ada Bakrie di Kasus Suapnya

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Jumat, 9 Mei 2014 10:26 WIB

Rachmat Yasin. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Bogor Rachmat Yasin membantah ada pihak terkait Aburizal Bakrie lewat PT Bakrieland Development yang menyuap dirinya untuk mengurus izin tukar kawasan hutan seluas 2.754 hektare di Bogor. Dia mengklaim tak pernah berurusan dengan Bakrie. "Ini bukan persoalan politik," katanya di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat dinihari, 9 Mei 2014.

Rachmat digelandang ke gedung KPK pukul 20.30 WIB pada 8 Mei 2014. Sekitar 24 jam kemudian, KPK resmi menetapkan Rachmat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan izin tersebut. Pukul 01.00 WIB pada 9 Mei, Rachmat pertama kali muncul di depan publik. Keluar dari gedung KPK, dia mengenakan pakaian rompi oranye bertuliskan "Tahanan KPK". (Baca: Kronologi Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditangkap KPK)

Saat diberondong pertanyaan oleh wartawan, Rachmat tak memperlihatkan wajah panik. "Saya tak minta-minta uang, tak ada itu," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan ini dengan nada datar. Selain Rachmat, status tersangka juga dikenakan terhadap Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Muhammad Zairin dan Fransiscus Xaverius Yohan Yap dari PT Bukit Joggol Asri.

Seperti yang termuat di laman www.sentulnirwana.com, PT Bukit Jonggol Asri didirikan pada 1994. Adapun 88 persen sahamnya diambil PT Sentul City Tbk pada 2010. Megaproyek ketika itu adalah kota baru mandiri. Lima bulan kemudian, Sentul City resmi menggandeng PT Bakrieland Development Tbk, anak usaha Grup Bakrie. Kepemilikan saham masing-masing 50 persen.

Pada 23 Juli 2011, Bukit Jonggol memulai proyek dengan mengembangkan kompleks perumahan terpadu Sentul Nirwana di atas lahan seluas 12.000 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada April 2013, Sentul City meningkatkan kepemilikan sahamnya Bukit Jonggol menjadi 65 persen. Di saat yang bersamaan, saham Bakrieland menjadi 35 persen. (Baca pula: Bupati Bogor Ditangkap, Pemerintahan Tetap Normal)

Hingga siang ini, Tempo belum berhasil meminta konfirmasi dari PT Bukit Jonggol ataupun PT Bakrieland terkait dengan suap izin tukar lahan ini.

MUHAMMAD RIZKI





Terpopuler
Persib Vs Persija, Viking dan The Jak Tawuran
Ahok Puji Suspensi Bus Scania Empuk
Ini Dia Kesalahan Pertama Van Gaal kepada MU
Berapa Kekayaan Bupati Bogor Rachmat Yasin?
Peserta UN Asal Bali Bunuh Diri, Tweeps Berduka


Advertising
Advertising


Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

11 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

11 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

14 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

14 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

15 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

17 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

21 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

23 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya