TEMPO Interaktif, Jakarta: Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI akan kunjungi parlemen Malaysia untuk menegaskan kedaulatan RI atas Ambalat. "Aksi Malaysia sungguh memicu emosi bangsa Indonesia, dan kita di DPR merasa bertanggung jawab agar hubungan kedua negara tidak terganggu," kata Abdul Gafur, Ketua Delegasi BKSAP yang mengungjungi parlemen Malaysia dalam konfrensi pers di Gedung MPR/DPR, Selasa (8/3). Abdul mengatakan, delegasi DPR akan mempertanyakan kepada parlemen Malaysia perihal kedudukan Ambalat dari segi hukum internasional. "Kami berharap, secara bersama-sama memandang masalah perbatasan dari segi hukum internasional yang berlaku," katanya. Selanjutnya, tutur Abdul, apabila parlemen Malaysia berpandangan sama dengan menggunakan asas hukum internasional, diharapkan menyapaikan hal tersebut kepada pemerintah Malaysia. Abdul menegaskan, secara hukum internasional, Ambalat merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia. "Kedaulatan RI atas Ambalat sudah sangat jelas, DPR pun menyatakan sikap tegas membela kedaulatan dan harga diri bangsa," ujarnya. Menurut Abdul, penyelesaian terbaik terhadap Ambalat adalah melalui hubungan bilateral kedua negara. Dia menyatakan, pemerintah tidak perlu membawa ke Mahkamah Internasional. Selain membicarakan masalah Ambalat, delegasi DPR akan membicarakan masalah pemulangan TKI. Delegasi BKSAP ini terdiri dari sembilan orang yang berasal dari berbagai fraksi. Masing-masing anggota dewan membiayai akomodasi kunjungan secara pribadi. Delegasi berangkat besok, Rabu (9/3) dan akan berada di Malaysia tiga hari. Yuliawati
Andi Arief Jadi Saksi di Sidang Korupsi Pemkab Penajam Paser Utara: Konfirmasi BAP Saja
4 Januari 2024
Andi Arief Jadi Saksi di Sidang Korupsi Pemkab Penajam Paser Utara: Konfirmasi BAP Saja
Andi Arief menyampaikan kehadirannya sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) untuk mengonfirmasi pemeriksaannya di KPK beberapa kali pada 2023.