Aset Tanah Eks Wali Kota Makassar Rp 2,4 Miliar  

Reporter

Kamis, 8 Mei 2014 16:24 WIB

Ilham Arief Sirajuddin. TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Jakarta - Harta mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, bernilai Rp 2,5 miliar menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi yang diakses pada Kamis, 8 Mei 2014. (Baca: Ilham Arief Sirajuddin Diperiksa KPK)

Kekayaan itu salah satunya berasal dari alat transportasi yang bernilai total Rp 613 juta. Ilham memiliki sejumlah motor dan mobil, di antaranya Ford Escape seharga Rp 135 juta, Toyota Alphard Rp 326 juta, dan Toyota Yaris Rp 127 juta.

Ada juga kekayaan logam mulia senilai total Rp 1,3 miliar serta giro setara kas dengan nilai Rp 78 juta dan US$ 10.098.

Selain itu, Ilham juga memiliki sejumlah aset tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 2,4 miliar. Tanahnya tersebar di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Jakarta Selatan.

Kendati harta kekayaannya mencapai Rp 4,5 miliar, Ilham masih punya utang hampir Rp 2 miliar. Karena itu, total harta Ilham sekitar Rp 2,5 miliar.

Ilham ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu, 7 Mei 2014. Ia disangka terlibat dalam kasus kerja sama pengelolaan PDAM Kota Makassar periode 2006-2012. Ilham dijerat pasal penyalahgunaan wewenang serta upaya memperkaya diri sendiri dan orang lain. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. (Baca juga: Ilham Arief Serahkan Rp 7 Miliar ke Fathanah)

AMOSS

Berita Terpopuler:


Bangun Tidur, Bupati Bogor Dicokok KPK
Soal Investasi Asing, Jokowi Tangkis Serangan SBY
Hukum Syariah Aceh Disorot Media Internasional
Kronologi Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditangkap KPK
Piala Socrates Award untuk Kota Surabaya Keliru?

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.

Baca Selengkapnya

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.

Baca Selengkapnya