Siswi tuna netra sedang mengerjakan soal Ujian Nasional Bahasa Indonesia dengan huruf braile di salah satu SMPN di Jakarta, (5/5). TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Utut Adianto akan membentuk panitia kerja untuk mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional 2014 yang memiliki sejumlah persoalan. Rencana itu terkait dengan masih terdapatnya soal dalam naskah ujian yang bernilai politis, yakni memasukkan nama Jokowi, yang dinilai bisa menguntungkan atau malah merugikan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Proses pembuatan (soal) ada di BNSP (Badan Nasional Standar Pendidikan). Ketika membuat soal seharusnya bebas dari nilai-nilai politis. Apalagi UN selalu menuai pro dan kontra," kata Utut, Senin, 5 Mei 2014. (Baca: Menteri Nuh Jamin Soal UN SMP Bebas dari Tokoh Politik)
Nama Jokowi muncul dalam dalam naskah UN tingkat SMA mata pelajaran bahasa Indonesia jurusan IPS. Dalam soal pilihan ganda tersebut tertuang satu paragraf tentang latar belakang Joko Widodo dan pertanyaan tentang keteladanan dan permasalahan yang dihadapinya berdasarkan paragraf itu.
Pda pelaksanaan UN tingkat SMP sederajat hari pertama pada 5 Mei, Utut juga mendapat laporan dari DPRD Padang bahwa nama Jokowi masih terdapat dalam soal bahasa Indonesia. "Kami tidak memiliki akses untuk mengetahui soal karena termasuk dokumen negara yang sifatnya rahasia sebelum dibuka," katanya.
