TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyerahkan sepenuhnya masalah jalan tol tengah kota di Surabaya kepada pemerintah pusat. "Sejak dulu kami mengikuti pemerintah pusat, terserah pemerintah pusat," kata Soekarwo menanggapi pembatalan jalan tol tengah kota oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Ditemui Tempo, Kamis, 1 Mei 2014, di Gedung Grahadi, Surabaya, Soekarwo mengatakan pihaknya hanya bertindak sebagai perantara antara Pemerintah Kota Surabaya dan pemerintah pusat. Ketika Kementerian PU mencabut jalan tol tengah kota dari rencana tata ruang wilayah pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak mempersoalkannya.

Provinsi Jawa Timur pun tidak akan mengajukan usulan pengganti. Sejak awal, usulan jalan tol tengah kota datang dari pemerintah pusat, meski yang mengetahui solusi lalu lintas kota adalah Pemerintah Kota Surabaya.

Namun Soekarwo menyatakan pihaknya meminta agar rangkaian sistem transportasi yang nantinya diusulkan harus melibatkan Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto. "Karena mereka menjadi bagian dalam sistem transportasi," ujarnya.

Sedangkan untuk desain sistem transportasi nasional tetap berada di Kementerian PU. Perubahan jalan tol tengah kota juga dipastikan Soekarwo tidak akan berpengaruh pada rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Timur.

Pada saat ini, desain lama yang sudah disetujui pemerintah pusat adalah ring road timur dan barat. Sedangkan untuk mengurai kemacetan di dalam Kota Surabaya, pemerintah pusat menyetujui usulan frontage road yang diajukan Pemkot Surabaya.

Menurut Soekarwo, frontage road cukup menjadi solusi, asalkan terhubung dengan ring road timur dan barat untuk sampai ke Pelabuhan Tanjung Perak.

AGITA SUKMA LISTYANTI

Terpopuler:
Jiplak Drama Populer Korea, RCTI Akan Digugat
Sri Mulyani Tegur Boediono Soal Century
5 Kebiasaan yang Menyebabkan Perut Buncit
NasDem: Jokowi itu Produk Lokal
PT PAL Incar Proyek Rekayasa Umum
Trauma Berat, Korban JIS Bakal Pindah ke Eropa